Hidayatullah.com– Filipina tidak berencana untuk bergabung kembali dengan International Criminal Court (ICC), kata Presiden Ferdinand Marcos Jr, sementara jaksa mahkamah internasional itu berusah melanjutkan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM oleh presiden sebelumnya.
Rodrigo Duterte, yang habis masa jabatannya pada 30 Juni, menarik Filipina keluar dari ICC pada 2019 setelah pengadilan itu membuka penyelidikan awal terhadap dampak kebijakan perang terhadap narkoba yang menewaskan ribuan orang.
Para hakim ICC memberikan kewenangan penuh kepada jaksanya untuk melakukan penyelidikan September lalu, dengan mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut menyerupai serangan sistematis terhadap warga sipil.
ICC menangguhkan penyelidikan dua bulan kemudian, setelah Manila mengatakan sedang menyelidiki sendiri dugaan kejahatan tersebut.
Namun jaksa ICC Karim Khan mengatakan pada bulan Juni bahwa permintaan Manila untuk menunda penyelidikan tidak dapat dibenarkan dan investigasi harus dimulai kembali “secepat mungkin”.
Baca Juga
Marcos Jr, yang mendukung perang narkoba Duterte, sebelumnya telah mengindikasikan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan ICC.
“Filipina tidak berniat bergabung kembali dengan ICC,” kata Marcos Jr kepada wartawan hari Senin (1/8/2022) seperti dikutip AFP.
Marcos Jr menang telak dalam pemilihan presiden pada bulan Mei dengan bantuan aliansi dengan putri Duterte, Sara, yang memenangkan pemilihan wakil presiden.
Selama masa kepresidenannya, Duterte menolak untuk bekerja sama dengan ICC, mengklaim bahwa pengadilan itu tidak memiliki yurisdiksi – sebuah pernyataan yang ditolak oleh Mahkamah Agung Filipina.
Di bawah tekanan UN Human Rights Council dan ICC, pemerintah memeriksa beberapa ratus kasus operasi narkoba yang menyebabkan kematian.
Dakwaan telah diajukan dalam beberapa kasus. Namun, hanya tiga polisi dihukum karena membunuh seorang tersangka narkoba.
ICC telah mengundang Filipina “untuk menawarkan pengamatan” atas permintaan Khan guna melanjutkan penyelidikan, kata kantor komunikasi kepresidenan.
Manila memiliki waktu hingga 8 September untuk menanggapi undangan ICC.
Marcos Jr mengatakan pada hari Senin bahwa pertemuan baru-baru ini dengan tim hukumnya, yang mencakup mantan juru bicara Duterte Harry Roque, adalah untuk membahas apakah pemerintah akan menanggapi ICC.
“Apa yang kami katakan adalah kami sudah melakukan penyelidikan di sini dan ini masih terus berlangsung, jadi mengapa kami harus melakukan itu?” kata Marcos Jr di sela-sela acara promosi suntikan booster vaksin Covid-19.
“Kemungkinan juga kami tidak akan repot (merespon) sama sekali karena kami tidak di bawah mereka.”*
