Hidayatullah.com– Tingginya angka bunuh diri di kalangan anggota aktif dan mantan prajurit Australian Defence Force disebut sebagai “tragedi nasional” menyusul laporan yang mengejutkan.
“Sangat menyedihkan bahwa Australia kehilangan lebih banyak personel aktif dan mantan personel karena bunuh diri daripada yang gugur dalam operasi selama 20 tahun terakhir di Afghanistan dan Iraq,” kata Menteri Veteran Matt Keogh, seperti dilansir BBC (12/8/2022).
Ada lebih dari 1.200 kematian akibat bunuh diri di kalangan prajurit aktif dan mantan anggota Australian Defence Force (ADF) sejak tahun 2001.
Sebuah royal commission – bentuk penyelidikan publik paling tinggi di Australia – mewawancarai ratusan orang selama delapan bulan. Dari sana ditemukan bahwa prajurit pria dan wanita harus berhadapan dengan birokrasi dan kurangnya dukungan setelah tidak lagi aktif sebagai personel militer. Hasil studi itu menemukan veteran jauh lebih mungkin untuk bunuh diri daripada orang pada umumnya.
Beberapa faktor pendorong bunuh diri antara lain kurangnya dukungan ketika mereka mengalami cedera fisik dan mental, transisi ke kehidupan sipil, buruknya layanan dukungan veteran yang kerap kali kekurangan staf dan bersikap tidak ramah kepada veteran, menurut temuan Royal Commission into Defence and Veteran Suicide.
Baca Juga
Senator Jacqui Lambie termasuk di antara mereka yang berbagi pengalaman sebagai veteran.
Dia menceritakan bagaimana dia sudah pernah menulis surat perpisahan kepada putranya dan mencoba mengakhiri hidupnya setelah dia terluka dalam tugas dan terlibat perselisihan soal kompensasinya dengan pemerintah.
“Kala itu saya merasa sulit untuk dapat memberikan alasan … untuk terus hidup, bahkan demi anak-anak saya,” katanya.
Seorang mantan tentara lainnya mengatakan kepada tim penyelidikan bagaimana hidupnya kacau-balau setelah kembali dari Afghanistan karena tidak dapat mengatasi apa yang telah dilihatnya di medan perang.
Komisi juga menemukan bahwa salah satu faktor yang membuat hidup veteran semakin sulit adalah kerumitan untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi.
Komisi itu akan mengadakan dengar pendapat lebih lanjut sebelum memberikan laporan lengkap pada Juni 2024.*
