Hidayatullah.com– Pemerintah Prancis hari Jumat (7/10/2022) mendesak warganya yang mengunjungi Iran untuk meninggalkan negara itu sesegera mungkin karena ada risiko penahanan sewenang-wenang oleh aparat di negeri itu.
“Semua pengunjung warga Prancis, termasuk warga negara ganda, menghadapi risiko tinggi penangkapan, penahanan sewenang-wenang, dan pengadilan yang tidak adil,” kata Kementerian Luar Negeri Prancis dalam situs webnya, seraya menambahkan risiko ini juga menyangkut orang-orang yang sekedar melakukan kunjungan wisata singkat.
Kementerian kemudian memperingatkan bahwa “dalam hal penangkapan atau penahanan, penghormatan terhadap hak-hak dasar dan keselamatan individu tidak dijamin” di Iran, lansir
AFP.
“Kapasitas Kedutaan Prancis di Teheran untuk memberikan perlindungan konsuler kepada warga negara yang ditangkap atau ditahan di Iran sangat terbatas,” kata Kementerian Luar Negeri memperingatkan warganya.
Baca Juga
Desakan itu dikemukakan sehari setelah televisi pemerintah Iran menyiarkan apa yang dikatakannya sebagai video “pengakuan” oleh dua warga negara Prancis, lima bulan setelah mereka ditangkap di republik Syiah itu.
Pengurus organisasi serikat guru Prancis Cecile Kohler dan pasangannya Jacques Paris ditahan di Iran sejak 7 Mei dan menghadapi dakwaan berusaha menyulut aksi pembangkangan saat para guru di Iran menggelar mogok kerja awal tahun ini.
Pada 11 Mei Iran mengumumkan penangkapan dua orang Eropa “yang memasuki wilayah negara ini dengan tujuan memicu kerusuhan dan ketidakstabilan dalam masyarakat.”
Selain Kohler dan Paris, dua warga negara Prancis lainnya saat ini ditahan di Iran.
Salah satunya adalah peneliti Prancis-Iran Fariba Adelkhah, yang ditangkap pada Juni 2019 dan kemudian dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena didakwa mengganggu keamanan nasional. Tuduhan itu dibantah keras keluarganya.
Seorang warga Prancis lain, Benjamin Briere, ditangkap pada Mei 2020 dan kemudian dijatuhi hukuman delapan tahun delapan bulan penjara dalam dakwaan spionase. Tuduhan itu dia tolak.
Mereka itu di antara lebih dari 20 warga negara Barat – kebanyakan berkewarganegaraan ganda – yang ditahan dan dilarang meninggalkan Iran.
Kelompok-kelompok peduli HAM menuding Teheran melakukan praktik semacam diplomasi tawanan terhadap para tahanan itu, memanfaatkan mereka sebagai alat negosiasi dengan dunia luar. Namun, Iran menolak tuduhan-tuduhan ini.*
