Hidayatullah.com — Gereja Katolik Prancis telah setuju untuk memberikan kompensasi finansial kepada ribuan korban yang dilecehkan secara seksual oleh para pendeta. Presiden Konferensi Waligereja Prancis memuji itu sebagai “langkah yang menentukan”.
Eric de Moulins-Beaufort mengatakan dalam pidatonya pada Senin bahwa gereja mengakui “tanggung jawab institusionalnya” dan memutuskan untuk mengikuti “jalan pengakuan dan ganti rugi yang membuka jalan bagi para korban untuk mendapatkan kemungkinan mediasi dan kompensasi”.
Keputusan itu diterbitkan dalam Konferensi Waligereja mengadakan pertemuan tahunan, sebulan setelah laporan besar mengungkapkan pelecehan seksual anak skala besar di dalam Gereja Katolik Prancis selama 70 tahun terakhir.
Dirilis oleh komisi independen, penelitian tersebut memperkirakan bahwa sekitar 330.000 anak-anak mengalami pelecehan seksual selama periode tahun 1950-an oleh para imam atau tokoh terkait gereja lainnya.
Ini menandai kontroversi terbaru yang mengguncang Gereja Katolik Roma setelah serangkaian skandal pelecehan seksual di seluruh dunia, yang sering melibatkan korban anak-anak, selama 20 tahun terakhir.
Baca Juga
“Kami merasa jijik dan ngeri di dalam diri kami ketika kami menyadari betapa banyak penderitaan yang telah dialami banyak orang dan masih hidup,” kata Moulins-Beaufort.
Para uskup mengakui tanggung jawab gereja yang menyiratkan kompensasi finansial karena komisi “sangat menyarankan jalan itu”. Tetapi juga karena “para jemaah yang penuh rasa malu mengharapkannya dari kami,” lanjut Moulins-Beaufort.
Ia tidak menjelaskan tentang jumlah kompensasi dan bagaimana gereja akan memberi kompensasi.
Diketahui, sebuah penyelidikan terbaru oleh komisi independen menemukan bahwa 216.000 kasus pelecehan anak terjadi di Gereja Katolik di Prancis antara tahun 1950 dan 2020.
Pelaku merupakan para pendeta dan personel gereja lain yang secara bebas melakukan aksinya, yang kemudian di tutup-tutupi oleh atasan mereka.
Komisi tersebut di bentuk pada tahun 2018 oleh Konferensi Waligereja Prancis dan konferensi kongregasi nasional untuk menyelidiki masalah tersebut.
Prancis adalah negara Katolik Roma tradisional, tetapi menganut bentuk sekularisme yang ketat dalam kehidupan publik berdasarkan undang-undang tahun 1905 yang memisahkan gereja dan negara.*
