Hidayatullah.com–“Saya akan meminta pemerintah AS dan PBB segera merevisi kembali daftar organisasi yang diduga sebagai jaringan teroris internasional termasuk menghilangkan yayasan dari daftar itu,” katanya, terkait rencana pertemuannya dengan Duta Besar AS di Indonesia Ralph L Boyce di Jakarta, Kamis.
“Jadi bagaimana bisa AS dan PBB memasukkan yayasan kami dalam daftar organisasi teroris hanya karena kemiripan nama,” kata Hidayat gusar.
Bahkan, tambah dia, setelah pihak PKS menglarifikasikannya kepada Kementerian Polkam, Mabes Polri dan Departemen Luar Negeri mereka juga menetapkan bahwa partai bernomor 16 itu bersih dari keterkaitannya dengan segala bentuk kegiatan terorisme.
“Jadi tidak ada alasan lagi bagi AS dan PBB untuk memasukkan yayasan kami ke dalam daftar organisasi teroris. Untuk itu dalam pertemuan nanti saya berharap AS dan PBB bisa segera mencabut PKS dari daftar itu sekaligus menyatakannya sebagai organisasi yang bersih dari kegiatan teroris,” ujar Hidayat menekankan
“Untuk itu kami meminta agar AS dan PBB secara rasional berkenan untuk mencabut PKS dari daftar tersebut,” katanya.
Baca Juga
Tak Minta Maaf
Meski telah mengakui salah menuduh Yayasan Al Haramain Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam (LP2SI) pimpinan Dr. Hidayat Nur Wahid — yang juga Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS)– sebagai badan pendukung teroris, AS menolak meminta maaf.
Pernyataan maaf tidak keluar dari mulut Dubes Amerika Serikat Ralph L Boyce untuk Indonesia, yang bertemu dengan Hidayat Nur Wahid di Hotel Hilton, Jakarta, Kamis.
Pernyataan maaf juga tidak keluar dari Atase Pers Kedubes AS yang hadir dalam jumpa pers setelah pertemuan tersebut.
Sebelumnya, dalam jumpa pers yang juga dilangsungkan sebelum pertemuan, Hidayat menyampaikan harapannya di depan puluhan wartawan dalam dan luar negeri agar Ralph Boyce –yang ketika itu belum tiba di tempat, dapat menemui pers untuk mengklarifikasi tuduhan AS yang dianggap salah alamat itu.
Namun usai bertemu Wahid, duta besar AS itu langsung meninggalkan Hotel Hilton dan menugaskan atase persnya, Stanley Harsha, untuk menghadiri jumpa pers.
26 Januari lalu, PBB menambahkan empat organisasi yang berhubungan dengan Al-Qaeda pada daftar teroris, yakni cabang organisasi Al Haramain di Indonesia, Pakistan, Kenya, dan Tanzania.
Masuknya alamat dan nama Yayasan Al Haramain yang dipimpin Hidayat itu berawal dari permintaan Pemerintah AS dan Arab Saudi kepada Panitia Sanksi PBB No 1267, pada 22 Januari 2003.
Permasalahan kemudian muncul karena dalam daftar PBB itu, menurut Stanley, organisasi Al Haramain di Indonesia yang dikenal pula dengan nama Yayasan Al Manahil disebutkan beralamat di Jl Laut Sulawesi Blok D II/4 Kaveling Angkatan Laut, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan di Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam (LP2SI) milik PKS di Jl Jatipadang II No 18, Jakarta Selatan. (Ant)
