PKS Pilih Oposisi Kritis

Hidayatullah.com–Keputusam Musyawarah Majelis Syura (MMS) IV PKS yang berlangsung mulai Sabtu lalu dan ditutup kemarin itu juga memutuskan tidak akan mengajukan capres dan cawapres dari kader partai sendiri. “PKS akan memperkuat diri di parlemen. Kalaupun dikatakan oposisi, maka oposisi yang kritis, konstruktif, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN,” ujar Ketua Majelis Syuro PKS KH Rahmat Abdullah dan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid seusai MMS IV PKS di Jakarta, Minggu (25/4) saat jumpa pers di Gedung Birawa, Kompleks Bidakara, Jakarta Dalam jumpa persnya, Rahmat Abdullah memberikan alasan, bila PKS belum berhasil melakukan upaya-upaya komunikasi antara DPP PKS dan para tokoh capres atau partai politik (parpol). “Upaya membangun koalisi hingga saat ini belum membuahkan hasil yang menggembirakan untuk mengajukan capres atau cawapres RI,” jelas Rahmat. Selain tidak mau mencalonkan presiden maupun wakil presiden (wapres), PKS juga tidak mau mendukung calon dari partai lain. Namun, MMS PKS tetap menugaskan partai mencermati dinamika politik sebagai bahan rekomendasi bagi kader dan simpatisan PKS. Menurut Hidayat, rekomendasi bagi warga dan simpatisan PKS sangat bergantung pada perkembangan politik. PKS akan membahas apakah akan menganjurkan memilih yang terbaik dari yang terburuk, memilih orang yang dekat dengan kriteria calon presiden (capres) PKS, memilih sesuai dengan hati nurani, atau malah meminta agar tidak memilih. “Semuanya itu belum final. Yang pasti, PKS akan memakai parlemen sebagai tempat menyalurkan aspirasi amanah kader dan simpatisan PKS,” ujarnya. Kepada wartawan, Rahmat dan Hidayat juga tak menyebut-nyebut nama Amien Rais, sebagai calon pilihan umat Islam dengan alasan masih mencermati situasi. “PKS tidak menyebut nama Amien Rais untuk menjadi Capres dari PKS karena sejauh ini koalisi keumatan belum membuahkan hasil yang optimal tentang satu pasangan Capres dan Cawapres. Misalnya saja, tentang pasangan Amien-Hasyim,” tandasnya. Hidayat menyebutkan, lembaga-lembaga tinggi partai, baik itu majelis syuro, dewan syariah, DPP, dan lembaga lainnya untuk terus mencermati dinamika politik untuk memberikan rekomendasi apakah konstituen perlu menggunakan hak pilihnya ataukah tidak memilih dalam Pemilu 5 Juli nanti. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, kata Hidayat, telah berupaya membangun koalisi keumatan antara partai-partai Islam dan berbasis umat Islam serta kalangan nasionalis, demokratis, dan reformis lainnya. Sayangnya, upaya membangun koalisi itu hingga saat ini belum membuahkan hasil yang menggembirakan untuk mengajukan satu pasangan capres dan calon wapres. (jp/kcm/cha)