Indonesia Menentang Gagasan Pre-emtif Australia

Hidayatullah.com–Indonesia akhirnya menentang keras gagasan Australia untuk melakukan serangan pre-emtif ke wilayah negara lain karena diaanggap tidak sesuai dengan tata krama hubungan internasional. Sikap penolakan ini juga ditunjukkan pemerintahan Malaysia dan Filipina. Menanggapi soal keinginan Perdana Menteri Australia John Howard yang berencana menempatkan tim kontraterorisme di wilayah Asia, Indonesia dan Malaysia, setidaknya harus dibicarakan sangat hati-hati dan tidak menyentuh kedaulatan satu negara. “Kalau masalah serangan pre-emtif, ini bukan yang pertama kali diungkapkan. Dan selama itu pula, kita menentang tindakan seperti itu karena tidak sesuai dalam hubungan internasional,” ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marty M Natalegawaseperti dikutip Kompas di Jakarta, Selasa (21/9) kemarin. Sebagaimana diketahui, PM Australia John Howard Senin lalu mengungkapkan rencananya untuk melakukan serangan pre-emtif ke mana pun, termasuk ke luar negaranya guna mencegah serangan teror ke Australia. Tapi gagasan Australia itu langsung ditolak Malaysia. Deputi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Malaysia, Najib Razak mengatakan Australia belum pernah bersmusyawarah dengan pemerintah Malaysia mengenai gagasannya itu dan bahwa Malaysia tidak akan mengizinkan dilancarkannya pemukulan penangkapan di wilayahnya. “Posisi Malaysia adalah kami menghormati kedaulatan kami. Karena itu, kami tidak akan mengizinkan serangan pre-emtif dengan alasan apa pun memasuki wilayah kami,” ujar Deputi PM Malaysia Najib Razak tegas. Gagasan Howard ini tidak hanya dikecam negara tetangga. Mark Latham, pemimpin partai Buruh Australia termasuk ikut-ikutan mengecam. Lathan menyatakan serangan pre-emptive unilateral akan memberikan konsekuensi yang mencelakakan bagi Australia di kawasan Asia. Banyak kalangan mengatakan, usulan Howard itu lebih dikarenakan situasi kampanye Australia pada 9 Oktober mendatang. Australia merupakan negara tetangga Indonesia yang sejak lama memimpikan menjadi polisi di Asia Tenggara, sebagaimana keberadaan AS di dunia. (Cha, berbagai sumber)