UU Penodaan Agama Tidak Hanya di Indonesia

Hidayatullah.com–Pakar sejarah Islam dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof Azyumardi Azra, mengatakan, UU Penodaan Agama sebenarnya tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi juga terdapat di banyak negara.

“Religious Blasphemy Law (UU Penodaan Agama) bukanlah sesuatu yang unik yang tidak hanya terdapat di Indonesia,” kata Azyumardi dalam sidang uji materi UU Penodaan Agama No 1/PNPS/1965 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu.

Azyumardi menegaskan, ketentuan dan peraturan terkait dengan penodaan agama juga terdapat di negara-negara Barat.

Namun, lanjutnya, UU di negara Barat umumnya masih mengaitkan penodaan agama dengan sejumlah agama, seperti Yahudi dan Kristen.

Menurut dia, meski masih terdapat UU terkait Penodaan Agama di sejumlah negara Barat, tetapi umumnya hal tersebut pada saat ini cenderung tidak digunakan lagi.

Baca Juga

Farid: Jangan Lihat Pemikiran Syiah pada Orangnya, Tapi Lihat Ajarannya

HTI: Ada Fenomena Menakut-nakuti Penegakan Khilafah

Spirit of Aqsa Akan Tuntut Jokowi di Akhirat Jika Tak Penuhi Janjinya Soal Palestina

Aa Gym Sarankan Kemenag Evaluasi Kebijakan ‘Muballigh Direkomendasikan’

Pengurus Ditangkap Lagi, Jubir JAT Surati Presiden

“Religious Blasphemy Law cenderung diabaikan, tetapi tidak dicabut,” katanya.

Hal tersebut, ujar dia, karena di masyarakat Barat sudah semakin permisif dengan munculnya banyak ucapan dan penggambaran yang bisa didefinisikan sebagai penodaan agama, tetapi hal itu dianggap biasa di Barat.

Dalam persidangan sebelumnya, kuasa hukum PB Nadlatul Ulama Asrul Sani juga mengemukakan, UU sejenis terkait dengan penodaan agama masih berlaku di berbagai negara.

Bahkan, ujar Asrul, di negara Irlandia yang terletak di benua Eropa, parlemennya telah memberlakukan UU terkait Penodaan Agama yang mulai berlaku pada 2010 ini.

Lebih lanjut, dalam keterangannya di sidang uji materi  di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi ahli, dia mengatakan, UU Penodaan Agama masih diperlukan.

Ia juga mengingatkan, dalam waktu tertentu dan beberapa hal, negara tidak boleh mencampuri otoritas dogmatik hukum.

“Dalam konteks kebebasan berekspresi tetap perlu pembatasan untuk menjaga stabilitas negara, meski perlu direvisi,” kata Azyumardi dalam keterangannya di MK dalam sidang uji meteri UU Penodaan Agama.

Persidangan juga menghadirkan sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola dan Rizieq Shihab. Uji materi diajukan oleh alm Gus Dur serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya. [ant/hidayatullah.com]