Hidayatullah.com–Aksi brutal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta terhadap warga sekitar lokasi makam Habib Hasan bin Muhammad al-Haddad alias Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, pada hari Rabu, 14 April 2010, dinilai telah menodai perjalanan bangsa Indonesia.
Aksi tersebut dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap keadaan masyarakatnya. Dalam hal ini berbagai kalangan mengingatkan pemerintah untuk bersikap proaktif dan langsung terjun ke masyarakat untuk menetralisir keadaan.
Terkait dengan aksi tersebut, salah satu himpunan aktivis muslim Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) mengutuk keras peristiwa yang menodai jalannya reformasi itu. Ini fakta bahwa pemerintah DKI Jakarta telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
“Tindakan-tindakan represif kekerasan yang diperlihatkan oleh Satpol PP memperlihatkan arogansi negara dan aparatur pemerintah yang masih bermental dan berperilaku militeristik dan otoriter,” kata M. Chozin Amirullah, Ketua Umum PB HMI-MPO, kepada hidayatullah.com.
Menurut Chozin, tindakan brutal itu merupakan bentuk rendahnya penghargaan pemerintah terhadap situs-situs sejarah bangsa ini.
Baca Juga
”Sebagai bagian dari umat Islam, kami menolak keras segala bentuk upaya penggusuran dan penodaan terhadap situs spiritual umat Islam seperti makam Mbah Priok yang memiliki nilai historis tinggi sebagai figur ulama penyebar ajaran Islam di Jakarta,” tegasnya.
Malah Chozin berseloroh, seharusnya pemerintah melindunginya dan memeliharanya, bukan menggusurnya dengan alasan apapun, apalagi hanya sekedar alasan material.
“Pemerintah DKI Jakarta seharusnya menjadikan makam itu sebagai cagar budaya, bukan menggusur untuk tujuan proyek komersial,” imbuhnya.
Selain itu atas nama PB HMI-MPO Chozin meminta agar aparat terkait berani bertanggungjawab dan meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam.
“Kami meminta pemerintah Provinsi DKI untuk menghentikan segala bentuk teror terhadap warga dan aksi penggusuran makam Mbah Priok yang dilakukan oleh Satpol PP baik langsung maupun tidak langsung. Begitu pula kepada Gubernur DKI untuk segera menghentikan secara tidak hormat pimpinan Satpol PP yang bertanggungjawab atas aksi kekerasan di Kompleks Makam Mbah Priok,” tegasnya.
“Pemerintah juga mesti melakukan evaluasi terhadap keberadaan Satpol PP yang ternyata lebih sering menimbulkan kekacauan dan keresahan bagi masyarakat kecil yang mestinya dilindungi,” ujarnya. [imam/hidayatullah.com]
