Hidayatullah.com—Jumlah produk layanan perbankan syariah semakin meningkat, terutama pascaterbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998. Produk yang ditawarkan perbankan syariah juga beragam. Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan pemilik modal dan pelaku usaha, perbankan syariah semakin meningkatkan pembiayaan usaha produktif. Layanan pembiayaan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang biasanya mengalami kesulitan modal karena tingginya suku bunga kredit dan diperlukannya jaminan kebendaan yang sulit dipenuhi. Perbankan syariah, yang memiliki karakteristik berbeda dengan kredit pinjaman pada umumnya, diharapkan bisa membantu mengatasi kebutuhan permodalan. General Manager BNI Syariah Edwin Fitrianto mengatakan, dalam rangka menggerakkan sektor riil melalui UMKM, BNI Syariah sejak 2007 memiliki skema pembiayaan UMKM yang bertujuan mempermudah pelaku usaha kecil memperoleh dana. “Sasarannya adalah lower middle income,” kata Edwin Fitrianto, kemarin. Dia mengatakan, UMKM mempunyai keunggulan, antara lain lebih tahan terhadap krisis, banyak menyerap tenaga kerja, dan berpotensi besar. Saat ini berdasarkan data statistik, ada sekitar 50 juta badan usaha atau perorangan yang eksis, tetapi hanya sekitar 15 juta yang memiliki akses ke perbankan. Peluang untuk melayani jutaan wirausahawan yang membutuhkan modal ini direspons BNI Syariah dengan dua jenis produk, yaitu Tunas Usaha dan Wira Usaha. Jumlah plafon Tunas Usaha ini antara Rp 5 juta hingga maksimum Rp500 juta dengan jangka waktu sampai dengan lima tahun, serta asuransi jiwa secara gratis. Tunas Usaha ditujukan kepada usaha produktif yang belum bankable, tetapi secara prospek feasible. “Sektor yang dibiayai adalah sektor ekonomi untuk tujuan produktif yang tidak bertentangan dengan syariah,” kata Edwin Fitrianto. Adapun Wira Usaha memerlukan legalitas yang lebih lengkap dari calon nasabah, seperti memiliki pengalaman usaha minimal setahun, memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia (BI). Dengan Wira Usaha, nasabah bisa mendapatkan pembiayaan mulai Rp50 juta hingga Rp1 miliar, dengan jangka waktu selama tujuh tahun. Edwin Fitrianto mengatakan, skim yang ditawarkan BNI Syariah meliputi murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Intinya, skim yang ditawarkan menjamin pembiayaan dengan bagi hasil yang adil, secara akad dan legalitas memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi sehingga nasabah menjadi tenteram. Sejak Wira Usaha dan Tunas Usaha diluncurkan, sambutan masyarakat sangat antusias. Edwin Fitrianto mengatakan, posisi outstanding pada saat ini sebesar Rp550 miliar, yaitu Tunas Usaha sebesar Rp65 miliar dan Wira Usaha Rp484 miliar dengan kualitas pembiayaan yang masih cukup baik. “Kolektibilitas sebesar 96,5%. Kemacetan yang terjadi dalam pembiayaan ini tetap ada, namun tingkatnya tidak mengkhawatirkan dan penyelesaiannya relatif mudah,” kata Edwin Fitrianto. Edwin Fitrianto mengatakan, sektor UMKM memiliki daya tahan terhadap krisis dan umumnya nasabah taat terhadap pembayaran, berpotensi besar, dan profit margin terhadap bank lebih tinggi. Namun, Edwin mengakui, UMKM juga memiliki beberapa kelemahan penting,di antaranya kemampuan pemasaran yang terbatas, teknologi informasi yang sederhana, sumber daya manusia (SDM) dan regulasi yang belum mendukung. “Sektor usaha kecil sangat bervariasi, baik dari jenis usaha maupun lokasi geografisnya. Karena itu, sangat diperlukan pemahaman bagi pihak perbankan tentang karakteristik usaha kecil,” kata Edwin Fitrianto. Dia mengatakan, UMKM berpeluang memberikan benefit bagi perbankan. Namun, selain motivasi benefit, peranan perbankan syariah dalam pembiayaan usaha kecil diharapkan akan mempercepat pengembangan sektor riil di masyarakat langsung ke akar rumput. BNI Syariah akan melakukan pemberdayaan usaha mikro ini dengan melakukan linkage program dengan cara kerja sama executing melalui BPRS, BMT, dan koperasi, serta juga membuka unit layanan mikro sehingga lebih fokus melayani masyarakat. Pembiayaan usaha kecil juga dilakukan beberapa bank syariah lainnya. Bank Permata Syariah menawarkan pembiayaan modal kerja melalui akad mudharabah dan musyarakah. Melalui Permata Syariah Pembiayaan Mudharabah, nasabah akan dipenuhi kebutuhan modal kerjanya, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagihasilkan dengan tingkat nisbah yang disepakati. Dalam Permata Syariah Pembiayaan Musyarakah, akad menetapkan kerja sama penyertaan dana atau syirkahantara bank syariah dengan nasabah untuk modal kerja, dan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan modal kerja meliputi piutang dagang, seasional working capital, pembelian persediaan, biaya produksi, dan lainlain. Pembiayaan ini biasanya diberikan kepada badan usaha yang telah berjalan minimum dua tahun dan dianggap layak sesuai kriteria Business Unit Syariah Permata Bank. Adapun Bank Syariah Mandiri melalui Pembiayaan Dana Berputar memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah. Dengan skim ini, bank syariah membantu menanggulangi kesulitan likuiditas nasabah dan nasabah bisa memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah komersial kecil, menengah, besar, dan korporasi. Optimalisasi pembiayaan produktif bagi UMKM oleh perbankan syariah sangat penting dilakukan. Nonperfoming loan dari nasabah pelaku usaha kecil yang rendah layak menjadi pertimbangan bagi bank syariah. Falsafah dasar ekonomi syariah, yaitu bertransaksi dengan penuh keberkahan dan saling menguntungkan sehingga antara perbankan syariah dan pengusaha dapat bertumbuh bersama- sama dalam prinsip keadilan. (SI/berbagai sumber/hidayatullah.com)
Layanan Perbankan Syariah pada Sektor Riil Kian Meningkat
