Hidayatullah.com — Gerakan yang menamakan diri Serikat Pengacara Rakyat (SPR) menuding gaya politik presiden SBY (Soesilo Bambang Yudoyono) yang monarki di mana kekuatan militer, keuangan, dan politik dipegang dan dikendalikan oleh Keluarga SBY.
Sebagaimana diulas media, polemik tentang status daerah istimewa Yogyakarta makin memanas terkait pernyataan Presiden SBY tentang status daerah ini dalam penyusunan Undang undang tentang Jogyakarta. SBY mengatakan, nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi mau pun nilai-nilai demokrasi.
Juru bicara Serikat Pengacara Rakyat Habiburokhman, mengatakan, pernyataan SBY itu tidak tepat karena walaupun kepala daerah Yogyakarta dipimpin secara otomatis oleh Sultan, hal tersebut tidak menunjukan sama sekali adanya penerapan sistim monarki dalam memerintah karena ada DPRD yang mengontrol dalam melakukan kebijakannya dalam memerintah.
“Kami justru berpendapat bahwa salah satu ciri pemerintahan monarki ada pada pemerintahan SBY, yaitu penempatan orang-orang di struktur kekuasaan yang patut diduga berlatar belakang nepotisme,” kata Habiburokhman di dalam rilis persnya kepada hidayatullah.com, Rabu (1/12).
Habiburokhman menilai, sistem monarki yang diterapkan SBY tampak dengan mengangkat iparnya Letjend Edy Pramono sebagai Pangkostrad. Lalu ipar lainnya menjadi Direktur BNI dan Istrinya sebagai dewan Pembina dan anaknya menjadi Sekjend Partai Demokrat. Praktek penempatan orang di struktur kekuasaan dengan latar belakang nepotisme, kata Rokhman, adalah praktek yang lazim terjadi di sistem monarki.
“Jadi justru SBY lah yang secara tidak langsung mengunakan sistim politik Monarki dalam suatu negara yang demokratis,” tuding Habiburokhman yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi.
Sebab itu, lanjut Habiburokhman, pihaknya menduga kuat pernyataan SBY tentang status Yogyakarta merupakan sarana untuk mengesampingkan isu isu Hukum di Indonesia seperti Skandal Bank century, Skandal IPO KS serta keinginan SBY untuk menaikan BBM, serta mahalnya bahan bahan pokok. [ain/hidayatullah.com/]