Hidayatullah.com–Apakah persoalan besar yang melanda bangsa Indonesia saat ini? Ya betul, jawabannya adalah korupsi. Tidak ada lagi persoalan yang lebih besar daripada itu. Dan, seharusnya elemen bangsa ini bisa turut serta menuntaskan persoalan yang telah masuk ke berbagai lini kehidupan ini. Pernyataan ini disampaikan Mutammimul Ula, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Menurut Mutammimul Ula, Indonesia adalah negara kaya, punya aset, wilayah, tapi miskin uang.
“Ini adalah bukti dari kesalahan pemerintah mengurus negara. Bagaimana tidak, kekayaan yang melimpah dimiliki malah diurus oleh asing,” kata Mutammimul Ula kepada hidayatullah.com di sela-sela Munas Perhimpunan KB PII di Balikpapan, Kalimantan Timur yang berlangsung selama empat hari, 7-10 Oktober 2011 ini.
Lebih lanjut, pria yang biasa disapa Mas Tamim ini menjelaskan, persoalan korupsi yang selama ini ditangani oleh Komisi Permberantasan Korupsi baru sekedar puncak gunung es.
“Yang selama ini diributkan barulah sektor keuangan negara yang keluar dari APBN,” kata Mutammimul Ula. Padahal, nominal yang lebih besar dari itu justru berada pada sektor negara yang terdapat pada pengolahan sumber daya alam Indonesia yang selama ini dirampas oleh asing.
Baca Juga
Sayangnya, presiden yang bertanggung jawab pada sektor negara ini tidak bersikap tegas. Untuk menangani hal itu perlu langkah-langkah politik, berupa ketegasan presiden.
“Jangan sampai sawah kita diambil orang lain. Investor perlu, tapi jangan yang menentukan,” tegas mantan Ketua Umum PB PII era tahun 1983.
Jika dalam sektor itu, sudah ada ketegasan dari presiden. Maka, kata Mutammimul Ula, nantinya akan berimbas pada penyelesaian korupsi yang menggelayuti sektor keuangan negara yang ditangani oleh KPK.
“Oleh karena itu, peran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi masih sangat diperlukan,” jelasnya. Ia mengkritik pernyataan politisi muda PKS yang mengusulkan pembubaran lembaga negara pimpinan Busyro Muqoddas itu.
“Saya kira usulan pembubaran KPK itu tidak relevan dan ngaco,” kritik Mutammimul terhadap rekan separtainya itu, Fachri Hamzah. Kalau KPK dibubarkan, tambah Mutammimul, koruptor akan posta pora.
Menurut Mutammimul, seharusnya isu diarahkan mencari presiden yang komitmennya jelas dan tegas memberantas korupsi.
“Hulunya harus dimulai lebih dulu, nantinya hilir akan mengikuti,” tandasnya.*/ Ahmad Damanik
