Hidayatullah.com– Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan bahwa Indonesia kadang terlambat membuat kebijakan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia. Hal ini antara lain menyebabkan industri di dalam negeri tertinggal dengan sesama negara berkembang di Asia Tenggara.
“Kadang-kadang juga kita terlambat untuk antisipasi. Tentu diketahui, apabila barang China itu mahal di Amerika karena biaya masuk, tentu ada solusi dari negara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam,” ujar JK dalam pidato kuncinya pada acara Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Hotel Aryaduta, Jakarta, semalam, Rabu (07/08/2019).
Menurutnya, keterlambatan antisipasi itu salah satunya terlihat pada penentuan kebijakan pemerintah untuk menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan negara dan kawasan yang berpotensi pasar besar bagi produk Indonesia.
Dampaknya, saat persoalan perang dagang antara China dan Amerika terjadi, Indonesia kesulitan untuk mengambil keuntungan, yakni dengan mengekspor barang yang selama ini dijual oleh China dengan harga lebih murah.
Menurut JK, Indonesia terlambat untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara seperti Amerika Serikat.
Baca Juga
“Karena Vietnam lebih dahulu menerapkan atau memperpanjang GSP (Generalized System of Preferences) dengan Amerika, maka Vietnam yang mengambil manfaat sehingga ekspor Vietnam ke Amerika lebih besar daripada kita,” sebutnya kutip INI-Net, Kamis (08/08/2019).
Wapres JK mengatakan, Indonesia sebagai negara yang tidak terlalu berpengaruh dalam perekonomian dunia, bisa mencari solusi dari persoalan itu dengan mempertahankan kondisi ekonomi dalam negeri berjalan baik.
Perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara dan kawasan tersebut menjadi salah satu cara dalam mempertahankan kondisi perekonomian.
Oleh karena itu, JK berharap perundingan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan negara mitra dapat diselesaikan pada akhir 2019, sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi.
“Salah satu jalan keluarnya ialah mempercepat semua perjanjian bilateral dan multilateral kita dengan negara yang punya pasar besar, seperti yang kita lakukan dengan Australia selesai dan akan efektif bulan depan,” ujarnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
