Hidayatullah.com— Salah satu sumber gejolak yang selalu terjadi di Papua hingga saat ini adalah terkait upaya memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya separatisme itu dilakukan melalui tiga elemen yakni gerakan bersenjata, diplomatik dan politik. Elemen-elemen tersebut saling bahu membahu. Demikian siaran pers Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diterima hidayatullah.com.
Ketiga unsur di atas, menurut HTI, masing-masing digerakkan oleh sejumlah organisasi. Untuk elemen pertama melalui Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) yang dituding melakukan berbagai aksi penyerangan dan kontak senjata di Papua.
Elemen kedua melalui diplomatik di luar negeri terutama organisasi ILWP (International Lawyer of West Papua) dan IPWP (International Parliament of West Papua). Keduanya diberi mandat TPN/OPM dan didukung oleh KNPB untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua di dunia internasional.
Yang terakhir, elemen politik dalam negeri melalui LSM-LSM yang kerap melakukan aksi-aksi penuntutan referendum. Termasuk demonstrasi pada 1 Agustus 2011 yang dimotori KNPB (Komite Nasional Papua Barat) di Jayapura, Nabire, Timika dan Manokwari.
Dalam siaran pers yang dibacakan Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Farid Wadjdi pada aksi damai “Selamatkan Papua, Tolak Intervensi Asing” itu, disebutkan 4 akar masalah gejolak Papua. Mengutip hasil studi dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), HTI menyebut keempat akar masalahnya ialah sejarah integrasi Papua ke Indonesia, traumatik masyarakat Papua akan operasi militer, dikriminasi oleh pemerintah dan kegagalan pembangunan Papua.
Baca Juga
Satu hal lagi yang tidak bisa dilepaskan yaitu adanya intervensi asing khususnya Amerika Serikat (AS) yang dinilai sangat berkepentingan dengan Bumi Cenderawasih.
“Sedemikian penting posisi Papua sehingga dalam waktu yang relatif singkat soal ini (gejolak Papua) disinggung oleh tiga pejabat tinggi AS,” ujar Farid di hadapan ratusan massa HTI yang melakukan aksi di Bundaran HI, Selasa (13/12).
Tiga pejabat yang dimaksud ialah Menteri Pertahanan AS Leon Panetta, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Presiden AS Barack Obama. Semuanya menyinggung Papua saat kunjungan ke Indonesia beberapa waktu lalu.
Pernyataan Sikap
Terkait hal di atas, HTI juga menyampaikan pernyataan sikapnya. Pertama, harus ditolak dan dihentikan segala bentuk gerakan separatisme dan intervensi asing yang akan memisahkan Papua dari NKRI. HTI bahkan dengan tegas menyatakan bahwa secara syar’i, pemisahan Papua dari negeri muslim Indonesia hukumnya haram.
Kedua, penyelesaian tuntas masalah Papua hanya bisa dilakukan dengan pembangunan yang adil dan merata. Solusinya dengan menerapkan ekonomi Islam, bukan dengan sistem ekonomi kapitalis.
Ketiga, menyerukan kepada umat Islam untuk lebih giat dalam perjuangan mewujudkan kehidupan bersyariat di bawah naungan khilafah. Sebab, menurut HTI, hanya dengan cara itu kerahmatan Islam akan terwujud, termasuk bagi warga Papua.*
