Hidayatullah.com–Tidak ada jaminan antara kuantitas perempuan menjabat anggota DPR ataupun jabatan publik lainnya dengan kemajuan suatu bangsa. Pernyataan ini disampaikan Henri Shalahuddin, Peneliti Bidang Gender dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).
“Kebaikan dan kejahatan itu tidak berjenis kelamin,” ujarnya kepada hidayatullah.com, Selasa malam, (17/07/2012).
Menurutnya, pandangan yang selalu mengatakan, kuantitas atau jumlah tertentu komposisi kaum perempuan di lembaga legislative mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa, makin memperlihatkan kerancuan konsep gender yang bermula dari jenis kelamin biologis menuju jenis kelamin sosial.
Ketika pandangan ini dibenarkan, banyak perempuan yang akan meninggalkan tanggung jawabnya terhadap anak dan keluarga.
“Seringkali pengarusutamaan gender melupakan dan merusak institusi keluarga,” tambahnya.
Baca Juga
Karenanya, Henri menghimbau ada baiknya jika Kementrian Pemberdayaan Perempuan membuat produk Undang-undang yang melindungi perempuan.
Sebagai contoh memberikan jam kerja fleksibel bagi ibu-ibu rumah tangga, melindungi keselamatan perempuan di ruang kerja, serta memberikan cuti hamil selama setahun bagi perempuan.
“Dengan ini baru bisa akan terjamin keseimbangan antara aktivitas di dalam maupun di luar rumah,” paparnya.
Sebelumnya, dalam acara Kongres Keluarga Indonesia, di Jakarta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menyatakan, perbaikan kualitas keluarga perlu dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya adalah meningkatkan akses perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga dan publik. Ia menilai, di ranah publik, akses perempuan dalam pengambilan keputusan (dalam konteks politik) masih belum memuaskan. Ia menyebut angka 18 persen.
Hanya saja menurut Henri, baik tidaknya suatu kebijakan publik tidak diukur dari jenis kelamin pembuat kebijakan tersebut.
“Koruptor dari laki-laki dan perempuan itu banyak. Margaret Thatcher (Mantam PM. Inggris) dijuluki Iron Lady yang di eranya memerangi Argentina,” tegasnya kepada hidayatullah.com.
Ia menilai gagasan pengarusutamaan gender adalah pemaksaan ideologi jenis kelamin sebagai asas tunggal pembangunan.
“Inilah jika kekuasaan mendahului keilmuan,” ujarnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
