Hidayatullah.com–Tokoh senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid berkunjung ke rumah kediaman Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK), Jum’at, (17/08/2012) petang. Hidayat menanyakan hasil kunjungan JK ke Myanmar beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan itu, JK kembali bercerita tentang pertemuannya dengan Presiden Myanmar U Thein Sein.
“Saya beruntung bisa diterima Presiden Myanmar U Thein Sein. Semula mereka menolak karena konflik di Rakhine dipandang sebagai urusan domestik. Kami meyakinkan datang dengan misi kemanusiaan. Jika pemerintah Myanmar bersikap tertutup justru akan memperkuat tekanan internasional,” ungkap Kalla.
Kalla tak hanya disambut di Naypidaw, ibukota Myanmar, tapi juga mampir ke Sitwe, Rakhine untuk melihat langsung kondisi pengungsi. Pada hari yang sama Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoğlu dan isteri PM Turki Emine Erdoğan berkunjung ke Myanmar.
“Mereka dijamu pagi hari, sementara kita dapat jadwal sore hari. Mereka datang dengan bantuan kongkrit USD 1 juta, kita akan kirim bantuan pasca lebaran,” ujar Kalla.
Hidayat merespon penjelasan Kalla dengan mengutarakan rencana kunjungan anggota DPR dari Fraksi PKS ke Myanmar pada Selasa (21/08/2012) mendatang.
“Kami akan memperkuat misi kemanusiaan itu dengan kerjasama parlemen, Myanmar sudah menyatakan akan menempuh jalur demokrasi, maka harus melindungi kaum minoritas dan menjalankan prinsip nondiskriminasi. Apalagi etnik Rohingya sudah ratusan tahun tinggal di wilayah Myanmar,” sahut Hidayat.
Delegasi FPKS terdiri dari 6 anggota DPR yang dipimpin Hidayat. “Ini merupakan tindak lanjut pertemuan DPP PKS dengan tokoh Ormas dan lembaga kemanusiaan. Kami mendorong akan misi kemanusiaan di kawasan ASEAN diperluas, agar tercapai stabilitas dan kedamaian yang sesungguhnya di tiap negara anggota,” jelas Abdul Hakim, Sekretaris FPKS.
Selain berdialog dengan Ketua Parlemen Myanmar, delegasi PKS diagendakan bertemu dengan Menteri Urusan Perbatasan dan Menteri Kesejahteraan Sosial.
“Kita ingin Indonesia lebih aktif membantu penyelesaian masalah kemanusiaan. Apalagi posisi Indonesia selaku Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), punya mandat lebih besar,” simpul Hidayat.*
