Hidayatullah.com—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, Indonesia akan meninjau ulang sejumlah kerja sama dengan Australia menyusul adanya laporan upaya penyadapan negara tersebut ke sejumlah pejabat tinggi negara di Asia termasuk Indonesia.
“Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu,” kata Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono di Jakarta, Selasa (19/11/2013) dini hari dikutip Antara.
Presiden mengatakan, Indonesia meminta Australia memberikan jawaban resmi dan bisa dipahami masyarakat luas atas penyadapan terhadap Indonesia.
“Tindakan AS dan Australia sangat mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia, sesama negara demokrasi,” tegas Presiden.
Kepala Negara mengatakan pada Senin (18/11) telah menginstruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk memanggil pulang Dubes RI untuk Australia .
“Hari ini (Senin 18/11-red), saya instruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk memanggil ke Jakarta Dubes RI untuk Australia. Ini langkah diplomasi yang tegas,” katanya.
Ia menambahkan, “Sejak ada informasi penyadapan AS dan Australia terhadap banyak negara, termasuk Indonesia, kita sudah protes keras.”
Presiden juga menyayangkan pernyataan PM Australia Tony Abbott yang menganggap remeh mengenai berita penyadapan ini.
“Saya menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasa bersalah,” kata Yudhoyono menegaskan.
Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan memanggil Duta Besar RI dari Australia menyusul dugaan penyadapan telepon Presiden Yudhoyono oleh pemerintah Australia. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan hal ini dalam jumpa pers mendadak di kantor Kementerian Luar Negeri pada Senin (18/11/2013).
“Indonesia akan memanggil pulang Dubes di Canberra untuk konsultasi… Ini tidak bisa dianggap ringan. Ini menunjuukkan sikap tegas dan terukur,” kata Menlu Marty.
Marty menambahkan mengatakan tindakan itu melukai hubungan kedua negara.
“Australia telah melanggar privasi individual, hak asasi manusia dan melukai hubungan Australia-Indonesia,” katanya.
“Indonesia akan mengkaji ulang pertukaran informasi Indonesia dan Australia,” tambahnya.
Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Australia Tonny Abbot mengatakan di depan anggota parlemen di Melbourne Green Party, mengenai berita penyadapan intelijen Australia terhadap percakapan telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009 lalu, dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Kepada wartawan, Abbot menegaskan, pemerintahnya tidak akan pernah memberikan komentar terkait masalah-masalah intelijen itu. “Ini telah menjadi tradisi pemerintah, dan saya tidak berniat mengubah itu hari ini,” kata Abbot.*
