Hidayatullah.com—Hingga saat ini, sejarah perdebatan lahirnya UUD 1945 masih banyak dituupi. Padahal sebagai bangsa besar dan telah merdeka lebih dari setengah abab, seharusnya sudah tahu sejarah lahirnya dasar negara yang telah disepati bersama-sama tersebut. Demikian disampaikan Ketua Umum Alumni Korp Resimen Mahasiswa, M.S. Kaban.
“Hal ini perlu diungkapkan dengan jujur agar tidak timbul fitnah yang berkepanjangan,”ujarnya mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia KIB I itu di Universitas Islam Bandung (Unisba), Rabu (19/11/2013).
Kaban menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara seminar dengan tema ”Menerawang Spirit Islam dalam Empat Rezim Kepemimpinan Indonesia.”
Kaban mencontohkan terhapusnya tujuh kata dalam mukadimah UUD 1945 yakni “…..dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluknya, (Piagam Jakarta)” hingga saat ini masih simpang siur dan tidak jelas mana yang benar. Padahal, sambunnya, kata-kata tersebut telah sepakat dan disetujui secara aklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 serta tidak ada keberatan dari pihak manapun.
Namun herannya, menurut Kaban, sehari sesudahnya konon ada kabar sebagian warga negara Indonesia bagian timur merasa keberatan dan menyatakan ingin keluar dari NKHRI jika kata tersebut masih dicantumkan.
Baca Juga
Padahal kabar tersebut tidak benar adanya, bahwa saksi dan pelaku sejarah sendiri telah membantah kejadian tersebut.
“Sewaktu Letda Meida (orang Jepang, red) masih hidup pernah kita konfermasi dan hasilnya ia dengan jujur mengaku tidak ada yang datang dan mengaku keberatan dengan tujuh kata tersebut,” jelas Kaban yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.
Dampak terhadap ketidakjujuran sejarah perdebatan lahirnya UUD 1945 ini menurut Kaban adalah timbulnya fitnah berkepanjangan seakan-akan ada kelompok atau orang Kristen yang tidak setuju,padahal bukan demikian adanya.
Kejujuran sejarah tersebut perlu diungkap yang menurut Kaban tidak lain untuk mengokohkan jati diri bangsa dan menumbuhkan sikap saling percaya sesama warga negara tanpa memandang suku, ras, agama dan antar golongan.
Selain itu yang perlu dipahami, pencantuman tujuh kata tersebut bukan bermaksud Indonesia akan menjadi negara Islam dengan berdasar syariat Islam. Melain masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim tersebut telah mempercayakan kepada negara untuk melaksanakan perintah Allah karena dalam al Qur’an ada perintah tidak bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri.
Untuk itu dirinya mengajak kepada seluruh elemen bangsa yang peduli pada bangsanya sendiri untuk bersama-sama mengungkap sejarah Indonesia secara jujur dan proporsional.
Sehingga generasi penerus bangsa Indonesia tidak berada dalam kungkungan fitnah dan saling curiga.
“Kalau perlu kita sama-sama buka dan pelajari arsip nasional dengan seluas-luaskan. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi, namun etikanya tentu yang baik-baik saja yang perlu kita sampaikan. Sementara yang jelek biar menjadi masa lalu sejarah yang tidak perlu kita contoh,”ajak Kaban yang mengaku mantan Panglima Menwa tersebut.
Sementara menyinggung tema seminar, ia menilai meski semua pemimpin bangsa beragama Islam namun harus diakui spirit Islam tersebut belum sepenuhnya menjadi jiwa maupun inspirasi dalam memimpin bangsa.
Ke depan ia berharap akan lahir pemimpin bangsa yang Muslim dan betul-betul menjadikan Islam sebagai jiwa serta dasar kebijakannya. Seminar sendiri diselenggarakan oleh Menwa dalam rangka milad Unisba ke-55 tahun.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
