Hidayatullah.com–Ribuan massa yang berhimpun dalam Forum Masyarakat Minangkabau Tolak Pembangunan Super Block Lippo Group, akan melakukan unjuk rasa dan menduduki Kantor DPRD Kota Padang,Sumatera Barat, Kamis besok (28/11/2013).
Korlap aksi massa Yudilfan Habib mengatakan, unjuk rasa dilakukan untuk meminta Walikota Padang Fauzi Bahar dan DPRD Kota Padang mencabut izin pendirian Rumah Sakit Kristen Siloam, Sekolah Pelita Harapan, hotel, dan mal milik James T Riady, yang akan dibangun di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.
Kata, Habib, aksi Kamis besok dimulai jam 8 pagi diawali tausyiah dan doa bersama di halaman masjid Nurul Iman, kemudian massa melakukan long march menuju gedung DPRD Padang.
“Kami tegaskan ini adalah aksi damai yang dijamin Undang-undang. Karena itu tidak boleh ada provokasi dan aksi massa tandingan. Kalau ada aksi tandingan, kami minta aparat membubarkan, tagasnya.
Yudilfan Habib mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah menerima laporan massa dari masing-masing ormas dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar yang jumlahnya sekitar sembilan ribu.
Baca Juga
“Data ini masih terus kami update hingga sore ini diperkirakan bakal menembus angka sepuluh ribu massa. Bahkan banyak perantau Minang berdatangan dari berbagai kota untuk ikut demo Kamis besok,” jelas Habib.
Selain dari berbagai ormas Bupati Pasaman Barat Baharuddin R, dengan membawa massa sekitar 500 orang, akan langsung ikut dalam aksi tersebut, dan juga ada para Ulama dari kota Makassar Sulawesi Selatan, ujar Habib dalam konfrensi pers di kantor MUI Sumbar itu.
Sebelumnya, Ketua Fatwa MUI Sumbar Gusrizal Gazahar mengatakan, aksi yang akan dilakukan oleh ribuan massa ini, tidak terlepas dari kekecewaan massa terhadap keputusan yang dibuat oleh DPRD Kota Padang yang memberikan persetujuan pembangunan proyek Super Blok milik Lippo Group. Selain itu sikap Walikota Padang Fauzi Bahar yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada masyarakat, juga menjadi salah satu penyebabnya.
“MUI dan Ormas telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah, namun tidak diindahkan. Begitu juga dengan DPRD Kota Padang, yang tidak mendengar suara umat. Saya mengistilahkan mereka seperti sinetron kejar tayang untuk memenuhi order ,” kecam Buya Gusrizal.
Sedangkan Ketua MUI Sumbar Prof Dr Syamsul Bahri Khatib mengatakan, keputusan MUI memberikan restu kepada ormas Islam untuk melakukan aksi, tidak terlepas dari tindakan Pemko dan DPRD Padang yang tidak mau mendengarkan aspirasi umat. MUI juga berharap unjuk rasa besok berjalan damai tanpa kekerasan dan provokasi. *
