Hidayatullah.com–Ketua Harian Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) Rusmanto Maryanto menilai, pemerintah belum cukup serius mendukung pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pada layanan sumber terbuka (open source).
Di bidang pendidikan misalnya, disebut Rusmanto belum sepenuhnya menerapkan sistem teknologi informasi, meski itu berbasis open source. Kalau pun ada, menurutnya, itu baru hanya sebagian kecil lembaga pendidikan saja.
“Kenapa (masih sedikit yang menerapkan), karena dari pemerintahan masih kurang dukungan dan tekanannya,” kata Rusmanto dalam perbincangan dengan Hidayatullah.com, beberapa waktu lalu.
Di sektor pendidikan, Kemendikbud belum mewajibkan sekolah-sekolah untuk menerapkan teknologi informasi open source tersebut. Akibatnya, jelas Rusmanto, lembaga pendidikan mengaplikasikan ini berdasarkan kesadaran sendiri saja karena ingin legal dan ingin memberikan materi yang lebih dalam dan luas.
Padahal, imbuh dia, dengan resistansi serta kian diakuinya sumber-sumber terbuka ini, lembaga pendidikan, bahkan instansi pemerintah dan perusahaan, dapat menggunakan layanan open source yang ada dengan kualitas yang tak kalah berkelas dengan premium.
“Mereka pakai yang berbayar itu setelah diteliti ternyata bukan karena lebih bagus tapi karena sudah terlanjur. Karena sudah terlanjur digunakan, mereka memandang kalau migrasi butuh waktu,” kata pria berkacamata ini.
Berangkat dari temuan pihaknya itu, Rusmanto menilai bahwa users yang belum berubah atau belum secara bijak memanfaatkan layanan open source itu karena memang malas berubah.
“Atau lebih karena belum siap mengubahnya. (Padahal) sudah terbukti bahwa open source diakui lebih bagus. Kenapa HP, tablet, dan berbagai gadget sekarang open source karena diakui lebih bagus,” tandasnya.*
