Hidayatullah.com–Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) Dapil Jakarta periode 2014-2019, Fahira Idris, menyatakan dukungannya pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melepaskan saham perusahaan minuman keras (miras) yang dimilikinya.
“Bagaimana DKI Jakarta bisa berkah jika salah satu pendapatannya, justru berasal dari miras?“ tutur Fahira pada acara Majelis Taklim Wirausaha, Masjid Al Azhar, Jakarta Timur belum lama ini.
Seperti di ketahui, di awal Desember tahun 2014 lalu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,25 persen di BUMD PT Delta Djakarta, Tbk. Perusahaan daerah ini merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional, seperti Anker Bir, Carlsberg, San Miguel, dan Stout. [Baca: Pemprov DKI Punya Saham 26 % Produsen Bir Internasional]
Menurut Ahok, BUMD tersebut termasuk yang sehat karena memberi laba bagi kas daerah DKI Jakarta. Bahkan, berulang kali BUMD tersebut menyumbang banyak pemasukan dibanding dengan BUMD besar lainnya, seperti PD Pasar Jaya dan PT Jakarta Propertindo.
Menurut Fahira, sikap Ahok terhadap Miras jauh berbeda dengan langkah seorang Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.
Baca Juga
“Beberapa waktu lalu saya ke Surabaya. Saya bangga sekali dengan Bu Risma yang tegas melarang penjualan miras di 10 titik yang dilarang Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan),”jelasnya sembari menyebutkan sepuluh titik tersebut yakni, area pemukiman, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, area pedagang kaki lima, terminal, stasiun, GOR, penginapan remaja serta bumi perkemahan.
Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) itu melanjutkan, Jakarta juga perlu belajar dari Manokwari, Papua. Bastian Salabay, Bupati Manokwari, berani menyatakan kotanya sebagai kota bebas Miras karena kota tersebut adalah kota yang menjunjung tinggi Injil.
Sebagai umat mayoritas, lanjut Fahira, seharusnya umat Islam lebih peduli mengenai hal ini.
“Apakah kita tidak malu dengan saudara kita di Manokwari yang sudah berani menyatakan kota mereka bebas miras? Kita yang mayoritas muslim seperti tidak berdaya, seperti tidak mampu mengatur diri kita sendiri?”ulasnya.
Apa yang terjadi di Jakarta, katanya lagi, adalah cerminan ketidaksiapan umat.
Islam dalam mengawal pemilihan calon pemimpin di periode sebelumnya. Namun, hal tersebut belum terlambat. Masyarakat masih bisa mengawal jalannya pemerintahan, salah satunya dengan bergerak memberantas peredaran Miras.*
