Hidayatullah.com–Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan undang-undang yang mengatur tentang minuman beralkohol bukanlah bagian dari islamisasi. Sebab, menurutnya di negara barat pun diatur ketat terkait minuman beralkohol.
”Undang-undang minuman beralkohol bukan merupakan usaha islamisasi. Banyak negara barat yang mengatur sangat ketat konsumsi dan distribusi minuman beralkohol,” kata Mu’ti seperti dikutip laman Antaranews di Jakarta, Senin (16/11/2020).
Selanjutnya, Mu’ti menyampaikan undang-undang minuman beralkohol sangat penting dan mendesak. Konsumsi alkohol merupakan salah satu masalah yang berdampak buruk terhadap kesehatan, kejahatan, moralitas, dan keamanan.
Sebab menurut Mu’ti, banyak tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas yang fatal, dan berbagai penyakit, bermula dari konsumsi alkohol yang berlebihan. Regulasi mengenai minuman beralkohol, minimal harus mengatur empat hal. Di antaranya ketentuan kadar alkohol maksimal dalam minuman yang diperbolehkan.
”Selain itu, kriteria batas usia minimal yang boleh mengonsumsi miras, tempat konsumsi yang legal, serta tata niaga/distribusi yang terbatas,” terangnya.
Baca Juga
Dilain pihak, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia KH Rofiqul Umam Ahmad mendesak regulasi minuman beralkohol harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Dalam pandangan Islam, minuman beralkohol merupakan induk dari segala kejahatan.
”Orang kalau sudah minum-minuman keras kemudian dia mabuk, bisa melakukan apa saja yang merusak dirinya, mengancam jiwa orang lain, termasuk melakukan kejahatan,” tutur KH Rofiqul Umam Ahmad baru-baru ini.
Rofiq mengatakan, RUU Minuman Beralkohol itu tidak untuk menguntungkan Islam saja. Sebab, nanti ada pengecualian penyesuaian untuk setiap agama dan kepercayaan. Inti dari RUU itu, agar peredaran minuman beralkohol lebih terawasi sehingga tidak merugikan banyak kalangan.
Lebih jauh Rofiq mengaku bila MUI sejak 2017 sudah membahas masalah tersebut dan merancang materi yang mendalam. Karena itu, MUI siap memberikan masukan untuk menyempurnakan RUU ini bila diperlukan.*
