Hidayatullah.com- Anggota Komisi I DPR RI, Elnino M. Husein mengatakan sejauh ini belum ada kebijakan yang konkrit serta kuat dari Pemerintah terkait tindakan pencegahan akses situs-situs porno via internet.
“Saat ini seolah-olah negara Indonesia seperti suatu “open sky” yang bisa dimasuki informasi dari mana pun dan oleh siapa pun,” kata Elnino kepada hidayatullah.com, Sabtu (24/01/2015).
Menurut anggota Komisi yang lingkup kerjanya membidangi informasi, langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah setidaknya mengimbangi informasi negatif yang masuk dari luar yaitu dengan memandirikan bangsa di bidang teknologi informasi.
“Sebab alat-alat teknologi informasi itulah yang menjadi “tunggangan” informasi negatif dari luar,” tegasnya.
Menurut Elnino Indonesia harus bisa membangun bandwith sendiri. Saat ini, lanjutnya, kebanyakan hosting Indonesia masih bayar ke luar negeri. Jadi, tak masuk akal bayar bandwidth hanya memfasilitasi generasi muda untuk mengakses situs porno.
Baca Juga
“Berdayakan dan kembangkan juga para content provider lokal,” imbuhnya.
Selain itu, Elnino menuturkan supaya pemerintah bisa memperbanyak dan menguatkan media-media online yang pro terhadap pengokohan karakter bangsa indonesia, yaitu karakter yang terangkum dalam Pancasila.
“Lembaga-lembaga negara (terutama eksekutif, legislatif dan yudikatif.red) mesti segera mengeluarkan undang-undang baru guna mengantisipasi perkembangan teknologi informasi tersebut,” himbaunya.
Dalam UU yang baru itu, ujar Elnino, memuat pasal-pasal yang mewajibkan semua lembaga informasi (baik media cetak, televisi, radio, dan wabil khusus online.red) untuk mengangkat hal-hal yang bersifat produktif bagi penguatan karakter “masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, berdemokrasi dengan elegan” untuk mewujudkan keadilan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
