Hidayatullah.com–Mantan artis dan politisi Golkar Nurul Arifin menyebut bahwa presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memimpin pemerintahan hingga saat ini belum ada hasil yang nyata.
“Hingga saat ini belum ada output yang jelas dalam 100 hari kepemimpinannya,” ucapnya forum diskusi publik bertema ‘Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK’ di Multifunction Room Paramadina Graduate School, The Energy Building 22nd Floor SCBD Lot. 11A, Jakarta, Senin (26/01/2015).
Salah satu mengapa belum ada hal nyata dalam pemerintahan, menurutnya disebabkan internal dan eksternal partai yang terlalu banyak mengendalikan. Sehingga, di mana seharusnya Jokowi adalah panglimanya, dengan adanya tekanan tersebut justru dikendalikan bak prajurit.
“Jokowi belum menjadi panglima dalam pemerintahannya. Terlihat ia belum pegang kendali dalam pemerintahan secara nyata,” katanya.
Selain itu ia juga menyatakan perihal mengapa presiden Joko Widodo seakan tak mampu bergerak. Sebabnya, ialah karena terlalu banyak tekanan dari dalam partai dan partai pendukung pemerintahan (baca: KIH).
“Intervensi tidak hanya datang dari keluarga besar PDIP, melainkan dari partai koalisi,” tambahnya.
Belum lagi menyangkut komunikasi yang dianggap politisi Golkar ini menyebabkan Presiden sulit berinteraksi.
“Komunikasi politik pun juga tidak berjalan dengan baik,” tutupnya.
Dengan demikian, Nurul yang sempat menyatakan bahwa dirinya adalah utusan Koalisi Merah Putih (KMP) akan terus mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi secara proporsional. Dan jika ada hal-hal positif atas nama rakyat, KMP akan mendukung.
Nurul Arifin hadir sebagai salah satu pembicara dengan yang lain. Di antara hadir Pengamat Politik Universitas Paramadina Eka Wenats Wuryanta, Pakar Komunikasi Universitas Paramadina Politik Putut Widjanarko, Rektor Universitas Paramadina Firmansyah, mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Politisi dari PDIP, Efendi Simbolon.
Dalam pernyataannya, Efendi Simbolon mengungkapkan rasa kecewa terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Salah satu yang membuat ia kecewa penerapan atau kebijakan yang dibuat Jokowi yang cenderung melindungi Neo Liberal. [Baca: Politisi PDIP, Efendi Simbolon: Kebijakan Jokowi Neo Liberal, Lebih Baik Ganti Presiden]
Masalah ini sempat ia protes. Belum lagi ada oknum-oknum PDIP yang berjiwa Neolib dan pragmatis yang mendorongnya.
“Saya pernah protes Jokowi terhadap energi yang beraroma Neo-Liberal. Dan ternyata di PDIP pun banyak yang Neo-Liberal dan pragmatis,” katanya tegas Efendi Simbolon.*