Hidayatullah.com- Ketika Inggris mulai mengalami penurunan dalam kerajaannya, Inggris merasa bahwa kekuasaannya mulai melemah khususnya di dunia-dunia Islam. Kemudian Inggris membuat sebuah divisi persemakmuran yang merupakan bagian dari departemen luar negeri, dan dalam divisi tersebut ada satu bagian yang khusus membina kelompok-kelompok radikal Islam.
Demikian keterangan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Jalaluddin Rakhmat saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk, “Menangkal Paham Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan” di Aula Gedung Balai Yos Sudarso Lantai 2 Kantor Walikota Jakarta Utara, belum lama ini.
“Kelompok-kelompok mereka (Inggris.red) itu dibikin, dibina dan mereka dikasih uang yang tujuan akhirnya adalah untuk meluluh lantahkan umat dan peradaban Islam,” kata Jalaluddin.
“Data-datanya saya lengkap, dan semua bisa dibaca dalam buku berjudul “Secret Affairs”, imbuh Jalaluddin.
Artinya, lajut Jalaluddin, kekuasaan Inggris itu menghadapi dua kelompok radikal, pertama radikal yang dikawini secara tetap (jadi terus menerus sampai sekarang ini Inggris masih bekerjasama dengan kelompo radikal), kedua radikal yang dikawini (katanya) demi kesenangan yang sesaat saja, maksudnya hanya dibina untuk saat-saat tertentu saja.
Baca Juga
“Itulah salah satu di antaranya dari (kerjaan Inggris.red) yang ditransfer ke Amerika. Dan itulah asal usul –awal mulanya– gerakan radikal yang tidak boleh kita lupakan dalam kesempatan pertemuan kali ini,” pungkas Jalaluddin.
Sebagaimana diketahui acara seminar tersebut diselenggarakan oleh salah satu organisasi Syiah yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, yaitu Organization of Ahlulbayt for Social support and Education (OASE) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Utara [baca: MUI Jakarta Utara Kerjasama Dengan Organisasi Syiah Bahas Radikalisme].
Acara tersebut menghadirkan empat pembicara sekaligus seperti termasuk Jalaluddin Rahmat (Ketua Umum Dewan Syuro IJABI dan OASE), Robi Nurhadi (Sekretaris Komisi Kajian dan Litbang MUI DKI Jakarta), Muslih Nasuha (Kasubdit BNPT atau Wakil Ketua PBNU), Zuhairi Misrawi (Dosen Universitas Islam Negeri Jakarta) dan Dr Zuhdi Zaini.*
