Hidayatullah.com– Beberapa kiai di Madura sudah berkumpul dan akan memberi peringatan kepada stakeholder sekolah di setiap lembaga pendidikan di Madura untuk mengontrol secara intensif terhadap semua kegiatan siswanya.
Sebab, sistem pendidikan di Departemen Agama (Depag) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang berbasis sekolah, bukan pesantren, itu dinilai sangat kurang terkait pengawasan terhadap individu siswanya.
Demikian dikatakan Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Jawa Timur KH. Ahmad Fauzi Tijani saat dikonfirmasi hidayatullah.com melalui sambungan seluler, Senin (17/08/2015) malam.
Menurut Fauzi bahwa gambar para tokoh PKI yang muncul pada pawai karnaval di Pamekasan itu tidak terjadi begitu saja tetapi semacam ada yang mengatur baik dari pihak guru atau Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
“Itu sangat jelas kalau ada indikasi ingin mengkampanyekan PKI dengan menampilkan gambar para tokoh PKI dalam karnaval itu,” ujar Fauzi yang juga Ketua PP. Al-Amien Sumenep, Madura.
“Kalau anti PKI itu harus ada gambar khusus, misal dikasih tanda silang atau yang menunjukkan memang benar-benar itu pawai anti PKI. Kalau gambar dari pawai karnval tersebut bukan menampakkan anti tetapi pro terhadap PKI,” imbuh Fauzi.
Kalau pihak sekolah bilang ingin menampilkan sejarah pemberontakan PKI melalui pawai karnaval, menurut Fauzi, itu adalah sebuah cara yang keliru dan salah. Sehingga, menurutnya, harus ada pemanggilan khusus serta tuntutan khusus kepada pihak sekolah sebagai penangungjawab terhadap tindakan yang dikerjakan oleh siswanya.
“Hikmah dari kejadian pawai karnaval kemarin itu jangan sampai terulang kembali di seluruh daerah,” pungkas Fauzi.*
