Hidayatullah.com–Menanggapi soal wacana rekonsiliasi nasional oleh Pemerintah terhadap kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat tinggi ditanggapi berbagai sikap oleh banyak kalangan.
Terkait kasus G30S/PKI, Fahmi Idris, salah seorang tokoh aktivis 66, mengatakan baiknya mencontoh para pemimpin Masyumi.
Fahmi Idris menceritakan, sekitar tahun enam puluh tujuh lalu, para tokoh Masyumi ingin merehabilitasi Masyumi. Pada saat itu, Mohammad Roem sebagai ketua panitia, menyampaikan rencana rehabilitasi itu kepada pimpinan Negara. Dan datanglah surat yang menuntaskan semua kehendak yang ingin merehabilitasi Partai Masyumi.
“Kami mengerti dan memahami kehendak bapak-bapak ingin merehabilitir Partai Masyumi, tapi kami tidak bisa memaafkan apa yang terjadi kepada keluarga besar Angkatan Darat dalam berbagai peristiwa pemberontakan DI/TII,”demikian isi surat tersebut.
“Surat itu dari pimpinan Angkatan Darat yang ditanda tangani oleh Pak Harto,” ujar Fahmi Idris, pada acara talkshow salah satu televisi swasta, Selasa (29/09/2015).
Baca Juga
“Setelah surat itu dikeluarkan berhentilah upaya merehabilitasi Masyumi, dan tidak terjadi apa-apa,” lanjut Fahmi.
Para pimpinan Masyumi, jelas Fahmi, menerima isi surat tersebut. Dan masalah pun selesai tanpa menimbulkan huru-hara. Tetapi tetap ada tanda, bahwa ada reaksi positif terhadap peristiwa yang dianggap negatif.
“Kita banyak mengalami berbagai macam peristiwa, baik yang menyedihkan dan memilukan. Kalau mau diangkat terus tidak akan selesai, jadi mari kita contoh para pemimpin Masyumi,” paparnya.
Fahmi menjelaskan bahwa persoalan PKI tidak perlu dikembangkan lagi. Hanya saja, siapapun dengan cara bersenjata yang ingin merubah Pancasila, itu semua tidak perlu atau tidak dapat dimaafkan dan dilupakan.
“Jadi siapa saja yang tidak bisa kita maafkan, jangan kita maafkan. Dan jangan kita ulangi lagi berbagai peristiwa serupa yang akan mengubah Pancasila,” pungkas Fahmi. */Yahya G. Nasrullah
