Hidayatullah.com—Wakil Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Danial mengaku tidak tahu persis persoalan terselenggaranya perayaan Asyuro (Asyura) penganut Syiah dari Ikatan Jamaah Ahlul Bait (IJABI) di Stadion Persib akhir pekan lalu.
Namun setelah mendengar penjelasan langsung dari Wali Kota Bandung,Ridwan Kamil tentang kronologis keluarnya izin,Oded bisa memahaminya.
“Saya bisa memahami kondisi Pak Wali dalam situasi tersebut saat sedang tidak ada di tempat dan harus memutuskan sesuatu yang penting. Namun secara pribadi menurut saya, Pak Wali telah kecolongan, di mana mereka (IJABI,red) meminta izin tempat sekaligus pelaksanaan acara di saat massa sudah kumpul,” ujarnya usai mengikuti audiensi massa Islam dengan Wali Kota, Selasa (27/10/2015).
Menurutnya IJABI sengaja memanfaatkan momentum terebut di mana Wali Kota sedang tidak ada di tempat, sementara massa sangat butuh tempat acara segera dengan alasan untuk menjaga keamanan.
Namun demikian terlepas dengan urusan pusat soal kewenangan daerah mengeluarkan kebijakan masalah keagamaan barangkali ke depan koordinasi dengan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) harus diusahakan.
“Sebagai anak bangsa yang cinta tanah air, menurut saya syura (musyawarah, red) itu harus tetap ada minimal koordinasi dengan jajaran Muspida. Mengenai kejadian kemarin menurut saya mereka menodong Pak Wali, apa coba tindakan demikian kalau bukan menodong. Dengan telepon saja, mereka mengaku telah ada seribuan orang, lalu meminta diizinkan menggelar acara, ini apa-apaan. Ini soal etika,”sesalnya.
Dalam pandangan Mang Oded, demikian ia akrab dipanggil, secara aturan positif tindakan IJABI tersebut sudah tidak benar. Ia berharap dalam menangani masalah tersebut dari pihak kepolisian harus dilibatkan sehingga bisa diminimalisir.
“Tindakan mereka saya rasa perseden yang tidak baik di mana membuat Pak Wali merasa terdesak. Saya pun jika dalam kondisi seperti itu hanya dalam waktu satu jam mungkin akan melakukan hal yang kurang lebih sama,” akunya.
Namun demikian ia akan berusaha ke depan harus ada forum Muspida di mana ada unsur keamanan, yustisi (kejaksaan), Kajari dan unsur lain yang dilibatkan.
Forum Muspida ini, sambungnya, harus banyak kumpul dan berdialog dengan berbagai pihak untuk menangani permasalahan sosial seperti ini. Harapannya, jika ada kebijkan yang dikeluarkan bukan semata keputusan pribadi. Namun hasil musyawarah pimpinan daerah.
“Kalau Pak Wali kemarin masih ada waktu bisa berbicara dengan unsur Muspida. Dalam era demokrasi seperti saat ini maka musyawarahnya harus tetap dikedepankan. Tetapi saya tegaskan bukan tidak ada koordinasi antara saya dengan Pak Wali namun kejadian kemarin itu Pak Wali dalam kondisi terpepet,”imbuhnya.
Untuk mengantisipasi hal yang sama tahun depan ia mendorong forum komunikasi Muspida khususnya di Kota Bandung dapat berjalan dengan intensif koordinasi untuk memecahkan berbagai masalah khususnya persoalan sosial yang ada hubungannya dengan unsur keagamaan.
Saat awak media meminta pendapatnya tentang Syiah, dengan tegas ia menyampaikan jawaban.
“Da Syiah mah lain,”pungkasnya dengan logat Sunda.*
