Hidayatullah.com – Sekitar seribu massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta pada Senin (04/04/2016).
Sambil melakukan orasi di halaman kantor KPK, massa menuntut KPK untuk menegakkan keadilan terhadap dugaan penyelewengan wewenang kasus pembelian rumah sakit Sumber Waras yang merugikan negara sampai ratusan milyar rupiah yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok.
Setelah sekitar satu jam berorasi, dan sempat menutup beberapa ruas jalan. Akhirnya salah seorang pimpinan KPK, Saut Sitomorang, bersedia menerima sepuluh perwakilan dari GMJ untuk menyampaikan aspirasinya.
Beberapa perwakilan tersebut diantaranya, Habib Rizieq Syihab (Imam Besar FPI), Al-Khaththath (Sekjen FUI), KH. Cholil Ridwan (Ulama Betawi), Munarman SH. (Kuasa Hukum FPI) serta Lieus Sungkharisma (Komunitas Tionghoa Anti Korupsi).
“Dengan data yang kami bawa, Ahok ini jelas bersalah. Dan kami berjanji, jika laporan itu tidak ditindaklanjuti, kami akan bawa massa yang lebih besar lagi,” ucap Fachrurozi Ishaq, Ketua GMJ usai menemui pimpinan KPK.
Baca Juga
Pihaknya menegaskan, bahwa maksud dari aksi yang dilakukan karena ingin membantu KPK dalam nenegakkan keadilan dan kebenaran.
“Bukan melawan KPK. Tapi kalau kami tidak dilayani, jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi apa-apa, karena kami tujuannya adalah untuk membangun negara dengan penegakkan hukum yang benar, keadilan yang jujur, keadilan yang ditegakkan,” jelasnya.
“Tidak boleh ada lagi yang seperti pisau, tajam ke bawah tumpul ke atas. Semuanya harus diadili kalau benar-benar bersalah,” tambah Fachrurozi.
Ia juga mengaku memiliki data yang lengkap dan valid terkait pelanggaran yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahkan termasuk salah seorang anggota DPRD yang beberapa waktu kemarin ditangkap KPK terkait kasus suap proyek reklamasi.
“Kenapa legistatifnya ditangkap, ada korelasi yang kuat sekali dengan yang namanya eksekutif. Harus semuanya kena, bukan hanya Sanusi, Ahok juga tanya itu semuanya soal reklamasi,” pungkasnya.
Massa kemudian membubarkan diri untuk melanjutkan aksinya menuju gedung DPRD DKI Jakarta guna menyampaikan tuntutan untuk mendesak DPRD menggelar sidang paripurna hak menyatakan pendapat sebagai lanjutan prosedur konstitusional.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
