Hidayatullah.com–Pembangunan daerah yang mengedepankan peran swasta atau tidak dengan menggunakan APBD dinilai rawan terjadi pemanfaatan yang bersifat negatif.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto kepada hidayatullah.com usai diskusi bertema Transparansi Anggaran dan Keberpihakan di Sofyan Hotel Betawi, Jakarta (05/09/2016).
Menurutnya, berbicara soal kredibilitas anggaran suatu pemerintah daerah hal yang terpenting adalah soal transparansi dan akuntabilitas.
“Kalaupun kemudian melibatkan pihak diluar pemerintahan, paling tidak pengelolaannya lebih diarahkan ke transparan, partisipatif dan akuntabel,” ujarnya.
“Syaratnya hanya itu saja,” tambah Yenny.
Ia menjelaskan, kalau bangunan relasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta tidak dibarengi dengan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel, hal itu akan dijadikan lahan yang ‘tertutup’.
“Dan itu rawan dimanfaatkan oleh para elit kekuasaan,” ungkapnya.
Selain itu, sambung Yenny, bahaya lain dari tanpa adanya prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel bisa menancapkan oligarki anggaran.
“Nah itu yang kemudian dalam proses-proses pembahasan, perencanaan, dan pelaksanaan pasti akan menegasikan suara rakyat atau kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Seri Diskusi Kepemimpinan Daerah yang diaelenggarakan oleh Lembaga Informasi Komunikasi dan Strategi (LINKS) tersebut mengambil Kajian Kinerja yakni Bupati Batang, Bupati Bojonegoro, Wali Kota Surabaya, Gubernur DKI Jakarta.*
