Hidayatullah.com–Perintah Kapolri untuk menggerakkan Korps Brigade Mobil (Brimob) ke Jakarta untuk menghadap massa Aksi Bela Islam mendapatkan kritik dari aktivis hak asasi manusia. Menurut Rozaq Asyhari dari Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia langkah polisi tersebut kurang tepat.
“Seharusnya Kapolri menggerakkan Samapta Bhayangkara (SABARA) yang tugasnya preventif, bukan Brimob. Biasanya di masing-masing Polda ada 2 kompi, sedangkan pada Polres ada 1 pleton. Untuk mengamankan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa, itu tugas mereka,” ujar Sekjend PAHAM Indonesia tersebut kepada hidayatullah.com Ahad (30/10/2016).
Lebih lanjut Rozaq menyampaikan, bila yang diurunkan adalah pasukan Brimob seolah Jakarta akan ada skenario chaos.
“Kalo Brimob yang di gerakkan Kapolri, ini berarti yang bekerja adalah satuan PHH. Seolah yang bakal terjadi adalah kerusuhan, padahal aksi 4 November sebenarnya bentuk dukungan masyarakat kepada Polri untuk menegakkan hukum. Jadi kegiatan tersebut sebenarnya dukungan moril terhadap kinerja Polri, sebaiknya jangan di respons terlalu berlebihan,” papar pengacara publik ini.
Aksi 4 November, Bachtiar Nasir: Hati-hati Tuduhan Kaum Munafiq
Namun demikian Rozaq menghormati keputusan Kapolri tersebut, tentunya ada pertimbangan khusus sehingga langkah tersebut diambil.
“Itu kewenangan Kapolri, beliau lebih tahu terhadap langkah institusi Polri. Namun saya mengingatkan agar aparat tidak bertindak berlebihan, tidak perlu represif apalagi pakai instruksi tembak di tempat. Aksi penyampaian pendapat dimuka umum itu dilindungi oleh Undang-Undang, jadi polisi harus mengayomi dan mengamankan kegiatan tersebut,” tukas kandidat doktof dari Fakultas Hukum UI Tersebut.
“Sekali lagi perlu disadari bahwa aksi mereka adalah bentuk kepercayaan terhadap Polri, sehingga masyarakat lebih memilih tidak main hakim sendiri, melainkan menyerahkan persoalan ini kepada penegak hokum,” tutupnya.
Sebelum ini beberapa media mengumumkan sebanyak 5.630 personel polisi disiagakan di 32 titik Ibu Kota. Ribuan personel tersebut akan bersiaga dari bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, hingga beberapa objek vital lainnya.
Ribuan personel ini berasal dari 17 Polda di Indonesia ini diperbantukan untuk pengamanan aksi unjuk rasa ormas Islam Bela Islam akibat tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai melecehkn Al-Quran. Aksi yang massa yang akan dilakukan pada hari Jumat 4 November 2016 nanti bagian dari rangakaian gerakan umat Islam yang dinilai akibat lambatnya aparat keamanan merespon dugaan penistaan agama.*