Persis Minta Pemerintah Desak PBB Ambil Langkah Kongkret soal Rohingya

Hidayatullah.com– Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) mendesak pemerintah Indonesia agar segera mengambil upaya dan langkah strategis terkait kekerasan dan pembantaian atas etnis Rohingya di Myanmar selama ini.

Selain itu, PP Persis juga meminta pemerintah Indonesia mendesak PBB agar mengambil langkah konkret terkait krisis kemanusiaan di Myanmar tersebut.

“Semua umat Muslim di dunia ini adalah bersaudara. Kekerasan komunal pecah di wilayah Arkan antara etnis Rakhine yang beragama Buddha dan Rohingya yang Muslim. Pada Mei lalu telah merenggut ribuan nyawa dan menyebabkan puluhan ribu orang tidak memiliki rumah,” ujar Ketua Umum PP Persis KH Aceng Zakaria dalam siaran pers diterima hidayatullah.com di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Presiden Jokowi Diminta Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Myanmar

Hingga kini, menurut Persis, kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya di Arkan, Myanmar, masih terus terjadi. Tercatat 6.000 Muslim tewas dibunuh. Myanmar berpenduduk 75 juta jiwa.

“Dan menurut PBB, Muslim Rohingya yang berjumlah 800.000 orang di sana merupakan salah satu minoritas paling tertindas di dunia,” ujarnya.

Baca Juga

PBNU Pertanyakan Sikap Diam NATO Atas Ulah Zionis Israel

Krisis Rohingya, Investigasi Harus Segera Dijalankan Secara Menyeluruh dan Efektif

Anies: Jangan Matikan Karakter Belajar Anak

Tiga Kendala Besar Salurkan Bantuan Bagi Muslim Rohingya Versi Dompet Dhuafa

Ketua WHFC Ingatkan Daya Saing Produk Halal Indonesia Saat MEA

Oleh karena itu, dalam siaran pers yang juga atas nama Sekretaris Umum  Haris Muslim itu, PP Persis menyatakan sejumlah sikap terkait Rohingya sebagai berikut:

Trending Topic #PrayForRohingya, Netizen Desak Presiden Tarik Dubes di Myanmar

1. Persis mengutuk kekerasan dan pembiaran yang dilakukan Pemerintah Junta Militer Myanmar terhadap pembantaian etnis Rohingya di negara bagian Arakan (Rakhine), Myanmar.
2. Mengecam pernyataan Presiden Myanmar Thein Sein yang menganggap Etnis Rohingya bukan orang asli Myanmar, melainkan imigran gelap. Hal itu sangat bertentangan dengan sejarah karena Muslim Rohingya sudah tinggal di Arakan bahkan sebelum Burma yang sekarang jadi Myanmar merdeka dari Inggris pada 1948.
3. Mendesak Pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.
4. Meminta Pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB melakukan langkah kongkret terkait kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami Muslim Rohingya di Myanmar.
5. Mendesak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk bersikap tegas dan melakukan langkah-langkah strategis untuk segera menghentikan pembantaian dan kekejaman militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya.*