Hidayatullah.com– Pada Tanwir Muhammadiyah di Ambon, berbagai kritik tajam soal kondisi kebangsaan hasil pencermatan Muhammadiyah disampaikan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di antara kritik keras yang dilontarkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir adalah soal kondisi penguasaan aset nasional.
“Pada tahun ini publik dikejutkan oleh data bahwa 1 persen orang menguasai 55 persen kekayaan Indonesia,” ujar Haedar dalam pidato iftitah Tanwir di Islamic Center Ambon, Maluku, Jumat (24/02/2017).
“Bahkan,” lanjutnya dikutip laman resmi pwmu.co,” terdapat pendapat yang menunjukkan angka yang lebih dramatik,” tentang kondisi ketimpangan di negeri ini.
Ketum Muhammadiyah: RI Harus Berdaulat, Jangan Beri Ruang Dikuasai Kekuatan Asing
Yang lebih menyedihkan, imbuhnya, para penguasa kekayaan itu kebanyakan para pemilik modal, baik domestik maupun asing. Mereka hanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengindahkan kesinambungan dan nasib mayoritas rakyat Indonesia.
Baca Juga
“Kondisi kesenjangan tersebut dapat menjadi ancaman nasional yang tidak ringan,” ujar Haedar. Sebab, situasi tersebut akan banyak melahirkan berbagai kondisi negatif. Misalnya, masalah kecemburuan, sentimen, dan kerenggangan sosial.
Berbagai kondisi negatif itu jika tak tertangani dengan baik, kata Haedar, bisa menjadi problem yang mencemaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Dapat berubah menjadi benih ketegangan, konflik, kekerasan, dan anarkisme sosial,” Haedar mengingatkan.
Oleh karena itu, Haedar mengajak pemerintah dan semua elemen bangsa mesti prihatin serta menemukan solusi yang adil dan menyeluruh. “Dalam menghadapi problem kesenjangan sosial dan ketimpangan di republik ini,” tegasnya.
Tanwir Muhammadiyah berlangsung pada Jumat-Ahad (24-26/02/2017), dengan tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan”. Presiden Jokowi hadir membuka tanwir tersebut.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
