Hidayatullah.com– Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, menyikapi aksi kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
Fahira menilai, yang paling penting sekarang adalah bagaimana masyarakat Indonesia menekan pemerintah Indonesia untuk turut berperan tegas mengatasi tragedi kemanusiaan Rohingya.
“Pemerintahlah yang hanya bisa memutuskan hubungan diplomatik. Saya mengimbau Presiden Joko Widodo agar memutuskan hubungan diplomatik terhadap pemerintah Myanmar dan menarik kedutaan besar kita di Myanmar,” ucap Fahira.
Hal itu ia katakan saat diwawancarai hidayatullah.com pada aksi peduli Rohingya di kawasan Car Free Day (CFD), Bundaran HI, Jakarta, Ahad (03/09/2017).
Baca: Aksi Peduli Rohingya, Komunitas Dakwah Jakarta Gambarkan Kekejaman Myanmar
Fahira pun menambahkan, Presiden harus tegas dalam menyikapi tragedi kemanusiaan tersebut.
“Negara ini didirikan yang mana di dalam pembukaan UU ’45, kita bukan hanya menginginkan kemerdekaan, tapi kita menginginkan kemerdekaan yang abadi, dan itu sudah dilakukan oleh pendahulu-dahulu kita,” ungkapnya.
Fahira pun menyindir peraih Novel Perdamaian Aung San Suu Kyi yang merupakan petinggi Myanmar.
“Sangat ironis, Aung San Suu Kyi diagung-agungkan menerima Nobel Perdamaian, akan tetapi Suu lebih kejam dari rezim militer sebelumnya,” ketusnya.
Sesungguhnya, kata Fahira, Aung San Suu Kyi meraih Nobel Perdamaian untuk membebaskan dirinya sendiri. Karena seseorang yang mengerti perdamaian, tidak akan melanggar hak asasi manusia.
“Seluruh ormas agar mendatangi Kedubes Myanmar untuk Indonesia untuk mengusir mereka dari negara ini. … Sampai mereka benar-benar keluar dari Indonesia,” seru Fahira.* Zulkarnain