Hidayatullah.com– Masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, menolak kolom agama ditulis di KTP elektronik (KTP-e) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai penganut kepercayaan.
“Kami sangat keberatan dan menolak jika identitas KTP-e dan KK agama warga Baduy dicantumkan penghayat kepercayaan,” ujar Santa (45), warga Baduy, di Lebak, Rabu (15/11/2017) lansir Antara.
Masyarakat Baduy sejak nenek moyang menganut agama “Selam Wiwitan” dan bukan penghayat kepercayaan. Bahkan, agama “Selam Wiwitan” lebih dahulu dibandingkan dengan organisasi penghayat kepercayaan.
Masyarakat Baduy tentu akan menolak jika ditulis kolom agama dengan nama penghayat kepercayaan pada KTP-e maupun KK.
Karena itu, Kementerian Dalam Negeri setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) segera direalisasikan kolom agama masyarakat Baduy.
Baca Juga
Apabila masyarakat Baduy memiliki KTP-e dengan kolom agama “Selam Wiwitan” tentu bisa berpartisipasi pada Pilkada Lebak 2018.
“Kami tidak akan membuat KTP-e jika dicantumkan agama penganut kepercayaan,” ujarnya.
Samari (65), warga Baduy lainnya mengaku sejak 1970-2013 agama masyarakat Baduy tercantum pada kolom KTP dan KK sebagai agama “Selam Sunda Wiwitan”.
Namun, pada 2013 sampai 2017 dikosongkan karena adanya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk dengan diakui enam agama, yakni Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu.
“Kami berharap pemerintah bisa kembali pada kolom agama di KTP-e dan KK dicantumkan `Selam Wiwitan`,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah, saat ini penulisan aliran kepercayaan di kolom agama bagi para penghayat kepercayaan sudah mulai mengerucut dua opsi. Yakni, ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat kepercayaan.
Usulan itu berdasarkan hasil putusan MK yang menyarankan teknis penulisan aliran kepercayaan yang dianut oleh warga di kolom agama KTP-e tidak harus ditulis secara spesifik.
Namun, penulisan dua opsi di atas itu belum final dari pemerintah. “Kami hingga kini masih mendiskusikan penulisan dua opsi itu dengan pihak terkait,” ujarnya.*
