Hidayatullah.com– Pendiri Madrasah Antikorupsi sekaligus Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai, aroma transaksi jual beli perahu partai politik mulai tercium menjelang Pilkada Serentak 2018 di beberapa daerah.
“Ini, mohon maaf, bak kentut, baunya tercium tapi tidak mudah menelusuri wujudnya,” ujar Dahnil sebagaimana keterangan yang diterima hidayatullah.com, Senin (08/01/2018).
Karenanya, kata dia, agaknya kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui satgas anti politik uang harusnya bisa menelusuri dugaan tersebut.
Sebab, menurutnya, praktik politik uang sudah dimulai pada proses dukungan partai, pun berseliwerannya kabar harga satu kursi yang bervariasi di masing-masing daerah bukan pepesan kosong.
“Naif bila partai politik yang dengan ringan menyerahkan dukungan kepada calon gubernur, bupati atau wali kota yang bukan kadernya secara gratis, bahkan kadernya sendiri tidak jarang dugaan uang perahu harus disediakan pun sudah menjadi rahasia umum,” ungkapnya.
Ia berharap, KPK dan kepolisian bisa lebih aktif. Karena akar awal praktik korupsi adalah melalui proses politik seperti ini, dimana demokrasi dibajak oleh politik uang.
“Mereka-mereka yang potensial terkubur bila tidak mampu menyediakan uang perahu yang cukup. Maka, saya menagih KPK dan kepolisian untuk lebih aktif mengawasi praktik-praktik uang perahu ini,” pungkasnya.*
Baca: Pilkada Serentak 2018, Semua Parpol Diminta Usung Calon Pemimpin Pro Rakyat
