Hidayatullah.com– Kebijakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menunjuk dua perwira tinggi atau pati Kepolisian Negara RI menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara menuai polemik.
Bahkan, cukup banyak pihak yang menolak dan menyoroti langkah Mendagri Tjahjo berkaitan dengan gubernur definitif yang akan cuti karena mengikuti pilkada 2018 itu.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahid, mengatakan, hal tersebut menunjukkan pemerintah dan Polri panik, tidak percaya diri, dan tidak profesional.
“Hanya dalam era (Presiden) Jokowi pejabat polisi aktif menjadi Plt Gubernur yang biasanya dari berasal Kemendagri atau provinsi tersebut,” ujar Sodik dalam rilisnya diterima hidayatullah.com Jakarta, Jumat (26/01/2018).
Baca: Pilkada 2018, KPK-Polisi Diminta Awasi Praktik Politik Uang
Harusnya kata dia Polri terus menjaga dan meningkatkan profesionalisme dengan bekerja menjaga keamanan dalam posisi sebagai Polri. “Bukan dalam posisi sebagai gubernur,” imbuhnya.
Baca Juga
Ia menilai, Polri juga menunjukkan ketidakpercayaan diri dalam melaksanakan tugas keamanan sebagai Polri sehingga perlu posisi baru sebagai Plt Gubernur.
“Untuk daerah dimana ada cagub berasal dari Polri, maka hal ini akan membangun opini bagian dari desain perselingkuhan dan persekongkolan yang mengancam netralitas fungsi gubernur,” tambahnya.
Pemerintah tampaknya tidak percaya diri menghadapi pilkada di dua provinsi tersebut, sehingga memerlukan dukungan Polri yang selama ini sangat setia mendukungnya walau katanya sering harus bertindak tidak netral.
“Berbeda dengan TNI yang setia kepada pemerintah tapi tetap netral,” pungkas Sodik.
Baca: Anggota TNI-Polri Aktif Diingatkan Tugasnya bukan Berpolitik
Diketahui, Mendagri Tjahjo kemarin mengatakan, dua pati akan ditugaskan sebagai plt gubernur tapi sampai saat ini keputusan presiden belum keluar.
Dua pati tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M Iriawan (mantan Kapolda Metro Jaya) dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin.
Rencananya Iriawan ditunjuk sebagai Plt Gubernur Jabar, menggantikan Ahmad Heryawan. Sedangkan Martuani bakal ditunjuk sebagai Plt Gubernur Sumut, menggantikan Tengku Erry Nuradi.*
