Hidayatullah.com– Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, memandang, politik untuk kepentingan agama itu penting dan positif.
Hampir tidak ada ruang dalam kehidupan sosial keagamaan yang terlepas dari regulasi politik, kata dia.
Contohnya, pengaturan kuota haji itu tergantung siapa menteri dan rajanya.
Kemudian, pembangunan masjid harus memiliki izin masyarakat, sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan peraturan bersama menteri.
Baca: Menag: Nilai Agama Harus Tetap Menjadi Acuan dalam Berpolitik
Bahkan jangankan urusan orang hidup, kata Mu’ti, urusan orang mati saja terkait politik. Sekarang, untuk mendapatkan makam, harus ada Peraturan Daerah (Perda)nya.
Baca Juga
“Nah karena itu maka politik adalah sesuatu yang sangat penting kaitannya dengan dakwah,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (13/04/2018).
Mu’ti menerangkan, politik itu bagian dari muamalah.
“Kalau umat itu ingin memimpin, ya memang harus memberikan perhatian pada politik,” ucapnya.
“Jangan sampai umat ini abai terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka dan menganggap urusan agama itu tidak ada hubungannya dengan politik,” tambahnya.* Andi
Baca: KH Afifuddin Muhajir: Berpolitik dengan Bimbingan Agama itu Bagus
