Hidayatullah.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menetapkan pasangan nomor urut tiga Sutarmidji – Ria Norsan unggul dalam Pilkada Kalbar tahun 2018 dengan memperoleh 1.334.512 suara.
“Pasangan nomor urut tiga, Sutarmidji – Ria Norsan unggul dengan perolehan sebanyak 1.334.512 suara,” ujar Ketua KPU Provinsi Kalbar Ramdan saat rapat pleno yang di Qubu Resort, Kubu Raya, Ahad (08/07/2018) lansir Antara.
Ramdan menjelaskan, perolehan suara selanjutnya baru disusul oleh pasangan urut dua, Karolin Margret Natasa – Suryadman Gidot dengan perolehan 1.081.876 suara.
“Sedangkan untuk pasangan calon nomor urut satu, Milton Crosby – Boyman Harun memperoleh 172.151 suara,” kata dia.
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018 tersebut, suara sah sebanyak 2.588.541 suara. Sedangkan untuk tidak sah 54.933 suara. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 2.643474 suara.
“Dalam pesta demokrasi kali ini partisipasi pemilih sebesar 75 persen dari DPT yang ada atau naik 1,45 persen dari pemilu sebelumnya,” kata dia.
Dalam pleno yang berlangsung, hadir dua perwakilan saksi dari pasangan calon nomor urut dua dan tiga. Sedangkan saksi untuk pasangan calon satu tidak menghadiri.
Pleno berjalan aman dan lancar. Namun demikian tetap dikawal ketat oleh aparat di lokasi pleno.
Baca: Pilkada 2018, Kontestan Diminta Tunjukkan Kemuliaan Hati
Mengenal Midji alias Sutarmidji
Sutarmidji resmi didukung empat partai dalam pencalonannya sebagai Gubernur Kalbar 2018. Dia berhasil mengumpulkan 18 kursi; Golkar 9 kursi, Nasdem 5 Kursi, PKB 2 kursi dan PKS 2 kursi. Maju sebagai kandidat Gubernur Kalbar, Midji berpasangan dengan Ria Norsan, mantan Bupati Mempawah. Norsan adalah pentolan Partai Golkar.
Di keluarga Midji, panggilan Sutarmidji sejak kecil, dunia politik sudah mendarah daging di keluarganya. Ayahnya aktif di Partai Masyumi. Keluarga besar ayahnya bahkan kader PDI dan Golkar. “Tapi, tamat SMA tahun 1981 saya memilih masuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP),” ujar Midji kutip Tempo.co, Sabtu, 10 Maret 2018.
Pada 1997, Midji berhasil menjadi anggota DPRD Kota Pontianak, sekaligus pegawai negeri sipil. “Waktu itu hampir tidak ada PNS yang bisa jadi anggota Parpol. Kemudian karena reformasi, hanya menjabat selama dua tahun. Terpilih lagi di tahun 1999,” ujarnya.
Pada 2003, Midji dipinang untuk mendampingi Buchary A Rachman, untuk maju menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota Pontianak.
Pada 2008, saat pemilihan langsung pertama Midji maju sebagai calon wali kota, dan terpilih bersama pasangannya, Paryadi. Periode selanjutnya, Midji berpasangan dengan Edi Rusdi Kamtono pun berhasil memenangkan Pilkada, dan menjadi orang pertama di Kota Khatulistiwa untuk periode kedua.
Midji sejak muda sudah berani bersikap. Jika dulu, PNS harus bergabung dengan Golkar, Midji tetap memilih PPP. Tentu tak mudah, untuk hal ini Midji punya kenangan.
“Saat harus mengantongi izin dari Menteri, Pak Wardiman, izin keluar paling terakhir. Sehingga SKCK (dulu surat kelakuan baik, red) harus dibuat jam sebelas malam,” kisahnya. Hampir saja dia dicoret dari pendaftaran anggota. Namun nasib memihaknya. Midji bersyukur akan hal ini. Di Kalbar, mungkin dia yang pertama.
Pada 2015, Sutarmidji jadi sorotan media nasional lantaran kritiknya terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Lewat akun Twitter-nya, Midji mengkritik pengelolaan anggaran Ahok.
Sebelum Pilkada Kalbar 2018, pasangan Sutarmidji-Ria Norsan memiliki elektabilitas paling tinggi berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan, pihaknya telah melakukan survei sebelum Pilkada serentak 2018 tersebut dimulai. Hasilnya, elektabilitas pasangan Sutarmidji-Ria Norsan diangka 48.5 persen bila dilakukan pertanyaan tertutup.
“Dukungan terhadap pasangan Sutarmidji-Norsan merata hampir di semua segmen pemilih,” ujarnya. Di segmen agama, pasangan Sutarmidji-Norsan unggul di segmen pemilih Muslim dengan dukungan sebesar 77.50 persen, kutip Okezone.com, Sabtu, 23 Juni 2018.*
Baca: Pilkada Serentak Digelar di 17 Provinsi, 115 Kabupaten, 39 Kota
