Hidayatullah.com– Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai, penghapusan presidential threshold (PT) 20 persen atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas untuk masa depan Indonesia.
Hal itu, terangnya, karena presidential threshold mengabaikan nalar sehat dan pilihan rasional. Ibaratnya, publik tidak memiliki banyak pilihan makanan bahkan dipaksa memakan menu yang tidak disukai dan menu yang tidak dipesan, karena sang koki yang menentukan.
“Itu yang terjadi, sehingga kita tidak punya pilihan, yang akalnya sehat tentu terganggu dan berontak,” ujarnya di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/07/2018).
Bagi publik yang merdeka, menurut Dahnil, itu menjadi masalah penting. Karena kesejatian demokrasi adalah kebebasan untuk memilih. Seperti halnya jomblo, kalau tidak bebas memilih itu menyakitkan. Atau dipaksa nikah, itu menyakitkan.
“Supaya demokasi kita kembali menghadirkan nalar dan akal yang sehat. Itu kenapa PT 20 persen penting digugat. Dan sama-sama bisa menghasilkan pemilihan yang beragam,” jelasnya.
Dahnil, yang juga merupakan salah satu penggugat pasal terkait presidential threshold tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK), optimis gugatannya akan dikabulkan.
Baca: MK Diminta Segera Putuskan Gugatan Presidential Threshold
Ia mengungkapkan, jika gugatan itu menang, maka publik akan punya banyak alternatif pemimpin selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang selama ini digadang-gadang sebagai pilihan yang akan maju dan didukung partai politik.
“Kami tetap optimis hakim MK masih merawat akal sehatnya. Dan kita tidak fokus pada personal, tapi ingin mendorong kriterianya, kita ingin sosok yang jujur, berani, cerdas,” tandasnya.*
Baca: Presidential Threshold Digugat, Ini Sembilan Alasannya