Hidayatullah.com– Hingga hari ini, Selasa (14/08/2018), pemerintah belum menetapkan gempa berkekuatan 7 SR di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Ahad (05/08/2018) sebagai bencana nasional.
Padahal, jumlah korban gempa berkekuatan 7 SR yang mengguncang wilayah NTB dan Bali itu terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis, tercatat hingga kemarin (13/08/2018), dampak gempa 7 SR menyebabkan 436 orang meninggal dunia.
Dampak kerugian ekonomi akibat gempa di NTB juga sangat besar. Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terus melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat gempa NTB, baik gempa 6,4 SR pada 29 Juli 2018, maupun gempa 7 SR pada 5 Agustus 2018.
Hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai lebih dari 5,04 triliun rupiah. Angka ini sementara, hanya berdasarkan basis data pada 9 Agustus 2018. Dipastikan dampak ekonomi lebih dari 5,04 triliun nantinya.
BNPB menyatakan, kerusakan dan kerugian ini sangat besar.
“Apalagi jika nanti data sudah terkumpul semua, maka jumlahnya akan lebih besar. Perlu triliunan rupiah untuk melakukan perbaikan kembali dalam rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.
Disebutkan, sebaran korban meninggal dunia adalah di Kabupaten Lombok Utara 374 orang, Lombok Barat 37 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Timur 12 orang, Lombok Tengah 2 orang, dan Kota Denpasar 2 orang.
Jumlah 436 orang meninggal dunia tersebut adalah korban yang sudah terdata oleh Kepala Desa dan Babinsa. Korban yang sudah terverifikasi dan ada surat kematian di Dinas Dukcapil tercatat 259 orang. Sisanya dalam proses administrasi di Dinas Dukcapil msing-masing kabupaten. Sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa bangunan roboh saat gempa.
Baca: Gizi Bayi dan Anak Pengungsi Korban Gempa Butuh Perhatian
Korban luka-luka tercatat 1.353 orang, dimana 783 orang luka berat dan 570 orang luka ringan. Korban luka-luka paling banyak terdapat di Lombok Utara sebanyak 640 orang. Lombok Utara adalah daerah yang paling terdampak gempa karena berdekatan dengan pusat gempa 7 SR.
Sementara itu, jumlah pengungsi sering berubah. Hal ini disebabkan banyak pengungsi pada siang hari kembali ke rumahnya atau bekerja di kebunnya. Pada malam mereka kembali ke pengungsian.
Adanya juga pengungsi yang sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Berdasarkan data dari Posko Tanggap Gempa Lombok pada Senin (13/08/2018), pengungsi tercatat 352.793 orang.
Sebaran pengungsi terdapat di Kabupaten Lombok Utara 137.182 orang, Lombok Barat 118.818 orang, Lombok Timur 78.368 orang, dan Kota Mataram 18.368 orang.
Baca: KPAI Desak Pemerintah Penuhi Hak Pendidikan Anak Korban Gempa
Menurut Sutopo, secara umum pengungsi yang mengungsi di lapangan atau lahan terbuka mendirikan tenda bantuan dari BNPB, TNI, Polri, Kemensos, Kementerian PU Pera, Pemda, NGO, dan lainnya. “Pendataan pengungsi terus dilakukan. Pengungsi kembali ke tenda penampungan rata-rata pada sore atau malam hari,” ujarnya.
Evakuasi korban yang tertimbun bangungan runtuh dan longsor masih dilakukan oleh Tim SAR Gabungan. Distribusi bantuan logistik ke pengungsi juga terus dilanjutkan ke seluruh pelosok daerah yang terdampak gempa. Bantuan air bersih dilakukan dengan tanki air. Bak-bak penampungan air dan hidran umum di pengungsian terus ditambah.
Baca: Kedinginan, Pengungsi Korban Gempa Butuh Karpet dan Selimut
BNPB mengakui kendala yang dihadapi dalam distribusi logistik adalah banyaknya akses jalan yang rusak. Minimnya transportasi bantuan logistik untuk disalurkan ke pengungsi yang berada di perbukitan karena jalur tersebut sempit dan banyak kendaraan lalu lalang.
Untuk mengatasi ini, tiga helikopter dari BNPB, TNI, dan Basarnas digunakan untuk distribusi bantuan ke daerah terisolasi. Kebutuhan mendesak hingga saat ini adalah tenda, selimut, makanan siap saji, terpal alas tidur, MCK, air bersih, perbaikan jaringan komunikasi, penerangan atau listrik, kendaraan untuk distribusi logistik, dan kebutuhan dasar sehari-hari.
Kerusakan dan kerugian lebih dari 5,04 triliun rupiah tersebut berasal dari sektor permukiman 3,82 triliun rupiah, infrastruktur 7,5 miliar rupiah, ekonomi produktif 432,7 miliar rupiah, sosial budaya 716,5 miliar rupiah, dan lintas sektor 61,9 miliar rupiah. Kerusakan dan kerugian terbanyak adalah sektor permukiman yang kenyataan puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah.
Secara wilayah, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB paling banyak adalah di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai lebih dari 2,7 triliun rupiah. Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah, Lombok Timur 417,3 miliar rupiah, Lombok Tengah 174,4 miliar rupiah, dan Kota Mataram 242,1 miliar rupiah.
“Dampak kerusakan dan kerugian ekonomi di Bali masih dilakukan perhitungan,” ujar Sutopo.
Ia mengatakan, perlu waktu untuk memulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah NTB.
Baca: “Sejak Gempa Pertama Kami Belum Dapat Bantuan Pemerintah”
Katanya, “Pemerintah pusat akan terus mendampingi masyarakat dan Pemda NTB. Pendampingan ini bukan hanya saat tanggap darurat saja. Tetapi saat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pun, Pemerintah Pusat akan terus membantu. Bahkan sebagian besar bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah pusat. Skala penanganan dampak dampak gempa saat ini sesungguhnya sudah nasional. Artinya kapasitas nasional yang digerakkan untuk penanganan darurat saat ini sudah skala nasional, baik pengerahan personil, anggaran, logistik, peralatan, dan manajerial.”
BNPB masih terus melakukan pendataan dan perhitungan ekonomi dampak gempa. “Nanti saat masa darurat selesai kita akan masuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Katanya, BNPB bersama kementerian/lembaga dan NGO akan membangun kembali yang lebih baik daripada sebelumnya dengan prinsip build back better and safer.
“Artinya yang akan kita bangun lagi lebih baik baik dan aman. Lombok adalah daerah rawan tinggi gempa, maka pembangunan kembali nanti harus sudah mengantisipasi gempa agar saat terjadi gempa lagi, korban, kerusakan dan kerugian dapat lebih sedikit, serta masyarakat lebih aman,” pungkasnya.
Baca: Aksi Medis di Lombok, IMS: Pengungsi Belum Dapat Bantuan
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berharap gempa NTB bisa dinaikan statusnya menjadi bencana nasional, mengingat korban yang berjatuhan cukup banyak, serta kerugian negara yang mencapai triliunan.
“DPR RI akan berusaha meringankan beban saudara kita yang sedang mengalami musibah di NTB. Ini gempa yang cukup hebat dan kuat. Saya ada pemikiran ini dijadikan bencana nasional, sehingga semua bisa gotong royong menyelesaikan masalah ini,” harap politisi Partai Demokrat dapil Jateng itu di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/08/2018) lansir DPR RI.
Kemarin Presiden Joko Widodo mengunjungi beberapa posko pengungsian korban gempa di Lombok dan menggelar rapat terbatas soal bencana tersebut. Jokowi antara lain membagi-bagikan buku kepada pengungsi.*
Baca: 381 Jiwa Meninggal, Pemerintah Belum Tetapkan Gempa NTB Bencana Nasional