Hidayatullah.com– Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah, memaparkan, pengalaman penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB), bisa dijadikan acuan dalam menangani musibah gempa bumi dan tsunami di Kota Palu serta Kabupaten Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah.
Setidaknya ada 7 poin yang menurut Fahri perlu dijadikan pelajaran dalam penanggulangan bencana di Sulteng.
“Pertama, naikkan status bencana Palu sebagai bencana nasional, agar Jakarta terlibat penuh dalam penanganan,” terangnya dalam rilis konferensi pers yang diperoleh hidayatullah.com melalui saluran resmi dan terverifikasi dari Fahri, Kamis (11/10/2018).
Kedua, struktur organisasi penanganan bencana yang lebih ringkas dan cekatan dengan pendekatan leadership (kepemimpinan)
yang lebih jelas.
“Ketiga, struktur organisasi penanganan bencana juga mengintegrasikan kementerian yang “diabaikan” dalam Inpres seperti PPN/Bappenas, BUMN, dan Kementerian Desa/PDT,” tambahnya.
Keempat, menerapkan birokrasi bencana dalam implementasi bantuan.
Kelima, mengintegrasikan peran lembaga kemanusiaan berbasis lokasi (spasial).
Keenam, jadikan hunian sementara (huntara) atau rumah tumbuh sebagai solusi prioritas untuk pengungsi. “Masukkan dalam skenario
pembiayaan pemerintah,” imbuhnya.
Dan terakhir, masih kata Fahri, pastikan alokasi APBN. “Jangan campur adukkan antara biaya reguler dengan yang bersumber dari dana cadangan. Hindari re-claim belanja regular sebagai belanja gempa,” pungkasnya.
Sehabis pertemuan dengan Pemda KLU, Fahri langsung mengunjungi Desa Kerujuk, bertemu dengan warga, berbincang dengan mereka, mendengar harapan dan mimpi mereka. “Kampung mereka hancur tapi mereka ingin punya desa wisata,” ujarnya lewat laman pribadinya berjudul “Catatan Kerja Pemerintah Menangani Gempa NTB: Jangan Terulang di Sulawesi Tengah & Daerah Bencana Lainnya”.
Fahri mengaku juga bertemu dengan Bupati Lombok Timur, berbincang banyak dengannya terkait progres penanganan gempa selama ini.
“Kebetulan beliau baru dilantik. Tapi sejak menanti dilantik beliau telah mulai bekerja. Keterangan hampir sama dengan Bupati KLU,” ungkapnya.
Untuk NTB, Fahri menyampaikan tantangan pemulihan pasca gempa. Yaitu, soal birokrasi yang berjalan. Saat ini katanya yang diberlakukan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana.
“Sehingga implementasi 6.986 bantuan stimulan menjadi rumah yang sudah dihuni, masih nol. Tahapan terakhir yang kami pantau baru
sebatas penyiapan dokumen,” jelasnya.
Kemudian, terangnya, soal alokasi bantuan untuk 79.484 buku rekening lainnya (dari data masuk ke bank dan belum terisi) belum memiliki kepastian nasib, kapan dananya akan cair ke rekening.
Sedangkan alokasi untuk 117.979 rumah rusak lainnya (dari data rumah rusak terlapor) atau 99.620 rumah rusak dari data yang terverifikasi; masih belum jelas. “Mereka belum memiliki buku rekening; nasibnya masih menggantung,” ungkap Fahri.
Diketahui setiap rumah yang rusak akan mendapat dana bantuan perbaikan dari pemerintah dengan kisaran berbeda-beda. Terbesar adalah Rp 50 juta untuk setiap rumah yang rusak berat akibat gempa NTB.
Namun hingga kini masih dilakukan pendataan mengenai berapa jumlah rumah yang rusak parah dan berapa yang lebih ringan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Gubernur NTB sempat mengeluhkan soal pendataan ini. Pemerintah pusat mengaku telah menyiapkan anggaran pemulihan NTB sebesar Rp 2,1 triliun yang dikelola melalui BNPB.*
