Hidayatullah.com– Eks terpidana penodaan agama yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diisyaratkan dikasih jabatan sebagai bos salah satu BUMN. Santer dikabarkan bahwa hal ini atas rekomendasi Presiden Joko Widodo, benarkah?
Yang jelas, Ahok pada Rabu (13/11/2019) telah berada di Kementerian BUMN bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, dan diajak masuk ke salah satu BUMN.
“Yang pasti setiap posisi yang vital untuk BUMN kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin enggak karena BUMN yang mempengaruhi banyak menyangkut kehidupan pasti kita konsultasi dengan Pak Jokowi,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/11/2019) kutip Cnbcindonesia.com.
Arya menyebut bahwa pihaknya berharap Ahok bisa bergabung di BUMN.
“Memang tadi Pak Erick dengan Pak Ahok bicara mengenai BUMN. Dan harapan kita memang Pak Ahok bisa bergabung bersama kita di salah satu BUMN, jadi kita memang mengharapkan Pak Ahok bersedia juga untuk bergabung di salah satu BUMN kita,” ujarnya.
Arya juga menyebut bahwa banyak yang memberikan rekomendasi dan usulan kepada Erick sehingga memanggil Ahok untuk datang ke BUMN.
Akan tetapi, Arya hingga Rabu tadi belum bisa memastikan BUMN mana yang akan ditempati oleh Ahok. Pastinya, BUMN itu merupakan BUMN yang sifatnya strategis, yang berperan penting bagi perekonomian dan kenegaraan.
Arya menyebut, penunjukkan Ahok sebagai bos BUMN ini pastinya akan melalui proses di Tim Penilai Akhir (TPA).
Menurutnya, Ahok juga sudah menyanggupinya permintaan untuk bergabung di BUMN.
Untuk diketahui, ada beberapa BUMN yang belum mempunyai Direktur Utama (Dirut) definitif. Misalnya, PT PLN (Persero) yang saat ini masih dipimpin oleh Plt Dirut Sripeni Inten Cahyani. Ada pula Bank Mandiri dan BTN yang masih kosong posisi dirut definitifnya. Holding BUMN Pertambangan, MIND ID pun belum punya dirut definitif sebab Budi Gunadi Sadikin ditunjuk menjadi Wakil Menteri BUMN mendampingi Erick.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengaku dirinya menyambut baik Ahok masuk ke salah satu BUMN.
Sementara anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, meski mengaku tidak masalah dengan kabar itu, akan tetapi ia mengingatkan Menteri BUMN agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Ia mengatakan, Ahok terlibat pada dua kasus yang hingga saat ini belum menemui titik terang. Yaitu, kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat.
“Menteri BUMN bisa berkoordinasi dengan BPK dan juga dengan KPK untuk kasus Sumber Waras maupun pembelian tanah Cengkareng di mana yang dibeli itu adalah tanah DKI itu sendiri,” ujar Wasekjen Gerindra ini kutip INI-Net.
Ia pun meminta agar penetapan itu bukan karena dilatarbelakangi kedekatan khusus Jokowi, apalagi, Ahok pernah mendampingi Jokowi saat memimpin DKI Jakarta.
Sedangkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto meminta agar Ahok ditempatkan di BUMN yang bermasalah.
“Namun yang mesti diperhatikan adalah penempatan seseorang jadi Direksi BUMN harus dilihat dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya. Jangan ditempatkan di BUMN yang sudah stabil. Tapi tempatkan Ahok di BUMN yang sedang sakit,” ujarnya.*
