Hidayatullah.com– Baru-baru ini, pemerintah menaikkan harga per liter BBM jenis Premium menjadi Rp 7.000 untuk Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) serta Rp 6.900 di luar Jamali.
Dalam ‘sekejap’ alias sekitar sejam kemudian, kebijakan itu dianulir oleh pemerintah sendiri.
Perubahan kebijakan dalam waktu cepat ini, menurut politisi PKS, Mardani Ali Sera, menunjukkan manajemen pemerintahan berjalan buruk dan tidak mencerminkan profesionalitas.
“Seperti sopir yang belok kiri kanan dengan ugal-ugalan,” ujarnya kepada hidayatullah.com, Jumat (12/10/2018).
Menurutnya, akan selalu terjadi tarik-menarik antara kondisi fundamental yang berantakan dengan pencitraan yang selalu diutamakan.
Baca Juga
“Ujung akhirnya kita kian tidak menuju titik fundamental yang tangguh. Kita perlu pemimpin yang tegas dan berani,” kata dia.
Sebelumnya diketahui, pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali, mengatakan, pemerintah mempertimbangkan, sesuai arahan Presiden, bahwa premium mulai Rabu (10/10/2018) disesuaikan harganya.
Tapi satu setengah jam kemudian, yaitu pukul 19.00 WITA, Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengumumkan keputusan kenaikan harga premium ditunda.
“Menteri BUMN (Rini Soemarno) sudah meminta kepada Pak Jonan untuk menunda (kenaikan harga premium),” kata dia.* Andi
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
