Hidayatullah.com– Selain membicarakan soal Uighur, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian dalam jumpa pers Jumat pekan kemarin di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, mengatakan, akan menitipkan uang bantuan sebesar 200 juta rupiah untuk korban tsunami Selat Sunda lewat Muhammadiyah.
Mengenai hal itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengatakan, Muhammadiyah belum bersikap menerima uang bantuan itu atau tidak. Belum ada pembicaraan lebih lanjut soal ini, ujarnya.
Kepada hidayatullah.com, Ahad (30/12/2018), Mu’ti mengakui bahwa Muhammadiyah belum merespons menerima bantuan uang itu atau tidak.
Baca: Temuan Baru, ‘Kamp Rahasia’ Penjara Muslim Uighur di China [1]
Mu’ti menegaskan, niat Dubes China memberikan uang bantuan itu disampaikan bukan atas permintaan Muhammadiyah. “Jadi bantuan untuk masyarakat, bukan untuk Muhammadiyah,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Dubes China juga menawarkan Muhammadiyah untuk berkunjung ke Xinjiang. “Kami juga menyambut baik teman-teman Indonesia khususnya teman-teman dari Muhammadiyah untuk berkunjung ke Tiongkok untuk melihat bagaimana sebenarnya itu,” katanya dalam konferensi pers usai bertemu para Pimpinan Pusat Muhammadiyah (28/12/2018) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.
Ditawarkan berkunjung ke Xinjiang oleh Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, Muhammadiyah mau ambil kesempatan itu.
Baca: Muhammadiyah akan Tetap Kritis Bila Diundang ke Xinjiang
Abdul Mu’ti mengatakan, Muhammadiyah ingin masuk dan melihat kondisi Xinjiang serta bertemu dan berdialog dengan masyarakat di sana.
Ditanya hidayatullah.com, (28/12/2018), apakah kalau sifatnya undangan pemerintah China, nanti ada kemungkinan Xinjiang dikondisikan terlebih dahulu oleh mereka?
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Mu’ti menegaskan, “Tidak ada ceritanya ketika kita misalnya diundang, kita akan kehilangan sikap kritis.”
Selama ini Muhammadiyah, kata dia, tidak ada beban politik. Fokusnya lebih kepada bagaimana memperkuat relasi antar masyarakat dan membangun tata dunia yang lebih damai dan adil.
“Maka kami lebih bebas melakukan kunjungan itu dan bisa mencari informasi. Tentu dalam batas-batas yang dibenarkan negara,” katanya. “Karena jangan sampai juga ada tuduhan kita terlibat memata-matai negara lain.”* Andi