Hidayatullah.comHidayatullah.comHidayatullah.com
Pemberitahuan Lebih Banyak
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Font ResizerAa
Hidayatullah.comHidayatullah.com
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Pencarian
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Nasional

Fahira Usul Isu Perempuan dan Anak Masuk Debat Pilpres

Muhammad Abdus Syakur
Terakhir diupdate: 11 Januari 2019 17:06 5:06 pm
Muhammad Abdus Syakur
Dipublikasikan 11 Januari 2019 17:06
Bagikan
Fahira Idris pada aksi peduli Rohingya di arena CFD, Bundaran HI, Jakarta, Ahad (03/09/2017).
Bagikan

Hidayatullah.com– Aktivis Perempuan dan Anak yang juga Anggota DPD RI, Fahira Idris, mengusulkan agar isu anak dan perempuan masuk dalam Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.

Ia mengatakan, dari lima tema besar debat itu, tidak ada satupun yang tegas akan membahas persoalan atau isu perempuan dan anak. Padahal bagi negara seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral atau tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.

“Selama persoalan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, selama itu tembok akan mengadang kemajuan bangsa ini. Tiada bangsa yang maju tanpa punya program pemberdayaan perempuan yang berkemajuan dan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Untuk itu, isu perempuan dan anak harus ada dalam debat pilpres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/01/2019).

Baca: Pengamat Prediksi Debat Pilpres Tanpa Greget Karena Tema Bocor

Fahira mengungkapkan, jika melihat dari lima tema debat, sebenarnya isu atau persoalan seputar perempuan dan anak bisa disisipkan di semua tema.

Untuk tema “Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme” misalnya, kata dia. Isu perempuan dan anak bisa dipotret terkait persoalan komitmen kedua paslon terhadap penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan political will paslon dalam menyusun dan mengimplementasikan blue print perlindungan anak yang hingga detik ini Indonesia belum memilikinya.

Baca Juga

Lukmanul Hakim MUI wafat
KH Dr. Lukmanul Hakim, Pejuang Ekonomi Umat yang Berpulang
Layanan SIHALAL Bermasalah, ALPHI Minta Dikembalikan Ke Sistem Lama
LPPOM Bersama ALPHI Kupas Tuntas Tarif dan Waktu Proses Sertifikasi Halal
PAD Kota Depok Meningkat Tanpa Iklan Rokok
Pembukaan Silatnas 2023, Pj Gubernur Kaltim Puji Kiprah Dai – Daiyah Hidayatullah

Basis argumennya adalah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin mengkhawatirkan. Misalnya, ungkapnya, sepanjang 2016 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Artinya, rata-rata tiap hari terjadi 710 kasus kekerasan terhadap perempuan atau tiap satu jam terjadi 30 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini kan persoalan besar, imbuhnya.

Baca: Bamsoet: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Banyak Disoroti Masyarakat

Isu soal perempuan dalam tema “Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur” bisa ditilik dari sejauh mana komitmen paslon meretas semua hambatan yang menghalangi perempuan terlibat secara penuh dalam pengelolaan sumber daya alam. Mulai dari perencananaan, pelaksanaan, hingga dampak dari pengelolaan sumber daya alam.

“Banyak perempuan terutama di desa yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam. Namun akibat masifnya penguasaan para investor di sektor kehutanan, perkebunan, terutama pertambangan, para perempuan kehilangan mata pencariannya karena akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya alam hilang begitu saja,” tukas Senator Jakarta ini.

Kalau tema “Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan”, sambung Fahira, tentunya isu perempuan dan anak sangat banyak yang bisa dibahas.

Baca: KAMMI: Debat Capres BEM Saja Tak Diberi Tahu Pertanyaannya

Untuk kesehatan, stunting wajib jadi bahasan debat dan menjadi prioritas siapapun presiden yang terpilih. Karena saat ini, sebutnya, sekitar 37% atau hampir 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Tema ketenagakerjaan, selain persoalan TKW, juga patut dibahas kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan juga masih terus terjadi hingga saat ini.

Debat keempat yang bertema “Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional” bisa diulas soal upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan politik perempuan.

Sementara tema kelima yaitu “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri”, bisa disorot dari sub tema ekonomi dan kesejahteraan yang sangat banyak relevansi dengan isu perempuan. Bagi Fahira, presiden ke depan harus paham bahwa perempuan itu adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan.

“Tanpa ada program peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan yang konkret dan kemauan politik yang kuat dari Presiden untuk membuka akses sumber-sumber ekonomi bagi perempuan, maka selama itu juga pengentasan kemiskinan akan terkendala,” pungkas Fahira.*

Baca: KPU Bocorkan Pertanyaan Debat Pilpres, Dikritik “Masa Kalah dari Cerdas Cermat”

Redaktur: Muhammad Abdus Syakur
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!

Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah

donasi online
TAG:anakcapres-cawapresdebat pilpresPemilu 2019perempuanPilpres 2019politikRUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Bagikan tulisan ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Salin tautan Print
Tulisan sebelumnya Puluhan Ribu Serangga Mengejutkan Peziarah di Masjidil Haram
Tulisan selanjutnya Investasi Yang Tak Pernah Merugi

Ikuti Kami

1.2KLike
89KFollow
27.8KFollow
222KSubscribe
Ad image
Ad image

Terpopuler

Berita

Negeri Kincir Angin Resmi Berstatus Kekurangan Air

Berita
18 Juli 2026 10:48
Minum Obat Penggugur Kandungan Wanita Indonesia Dihukum 5 Tahun Penjara di Sarawak
INDEF: Bank Emas Berpotensi Besar Dorong Keuangan Syariah, Indonesia Masih Belum Tergarap
MUI: Fatwa Hukuman Mati bagi Koruptor Sudah Ada Sejak 2005, Tinggal Menjadi Hukum Positif
Iran Lancarkan Serangan Balasan ke Pangkalan Militer AS di Timur Tengah, Ketegangan Regional Memanas

Terbaru

  • Uni Eropa Larang Impor Emas Sudan untuk Memutus Pendanaan Perang
  • Negeri Kincir Angin Resmi Berstatus Kekurangan Air
  • Bertubi-tubi Diserang Amerika, Iran Minta Rakyatnya Hemat Listrik
  • China Bantah Tuduhan Trump Beijing Mengusik Proses Pemilu Amerika Serikat
  • Serangan Iran Merusak Pembangkit Listrik dan Fasilitas Desalinasi Air Kuwait
  • Sumber Militer Suriah Bantah Iran Membom Pangkalan Al-Tanf
  • Permohonan Legalisasi Ganja untuk Keperluan Relijius oleh Komunitas Rastafarian Ditolak Pengadilan Kenya
  • Minum Obat Penggugur Kandungan Wanita Indonesia Dihukum 5 Tahun Penjara di Sarawak
  • Seribu QRIS Personal Sudah Disebar, DPP Hidayatullah Siap Masifkan Gerakan Subuh Bersedekah
  • Hidayatullah Luncurkan Aplikasi Gerakan Sedekah Subuh, Perkuat Ekosistem Filantropi Islam Berbasis Digital

Mungkin Anda Juga Suka

BeritaBerita dari AndaNasional

Workshop Tenun dan Tudung Manto untuk Santri dan Masyarakat Lingga

6 November 2023 08:51
BeritaLensaNasional

Investasi LM Antam untuk Pendidikan Anak

13 September 2023 11:00
BeritaLensaNasional

[Foto] Belajar Gosok Gigi yang Benar

29 Juli 2023 07:00
BeritaNasional

Dukung Kegiatan PFI, Eri Cahyadi Tawarkan untuk Pameran Foto Berikutnya

14 Mei 2023 07:35
Hidayatullah.comHidayatullah.com
Follow US
Copyright 2023 © Hidayatullah.COM
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Informasi Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lupa password?