Hidayatullah.com– Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengeluarkan tujuh poin strategis dalam menghadapi pesta demokrasi di bulan April 2019 mendatang.
Tujuh poin stretegis tersebut dirumuskan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I pada tanggal 21-24 Februari di Semarang, Jawa Tengah, yang diberi judul “Mengawal Demokrasi Indonesia”.
Ketua KAMMI Irfan Ahmad Fauzi mengatakan, Rapimnas ini bertujuan untuk merumuskan rencana strategis KAMMI dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia.
“Selain sebagai ajang evaluasi untuk menuju Muktamar KAMMI di bulan Desember nanti, kami juga membahas masalah kebangsaan yang terjadi selama ini, terutama pemilu yang tidak lama lagi,” kata Irfan dalam keterangannya di Semarang kepada media, Senin (25/02/2019).
Baca: Bawaslu Jabar: Tabloid “Indonesia Barokah” Tak Berunsur Pelanggaran Pemilu
KAMMI memandang, perhelatan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden telah menguras energi bangsa dan melibatkan rakyat secara massif.
Baca Juga
Namun, masih banyaknya masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu menjadi perhatian KAMMI.
Oleh sebab itu KAMMI mendesak, pertama, kepada para penyelenggara pemilu agar menjadi netralitasnya.
“KPU dan bawaslu harus bersikap netral, dari tingkat pusat sampai ke PPK dan TapS. KPU dan Bawaslu harus hadir sebagai penjaga marwah demokrasi dengan menghadirkan netralitasnya,” ujarnya.
Baca: Mendagri Sebut Gubernur Ganjar Tak Melanggar soal Dukung Jokowi
Kedua, soal netralitas ASN dan aparat keamanan.
“Kami menyaksikan pelibatan ASN dan aparat keamanan politik praktis untuk mendukung salah satu calon. Siapapun itu mari kita jaga demokrasi kita, kami mendesak aparat keamanan untuk netral dalam perhelatan demokrasi ini. Aparat keamanan harus berdiri tegap untuk mengawal demokrasi supaya berkualitas dan tidak ada kecurangan,” ujarnya.
Kemudian, KAMMI mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menunaikan hak pilihnya demi terpilihnya pemimpin yang berkualitas.
“Kami mengajak kepada anak muda mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan pilpres dan pileg. Jangan sampai kecurangan terjadi karena rakyat lalai dalam pengawasan,” ujarnya.
Baca: Gubernur Jateng Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu Tak Temukan Pelanggaran Administrasi
KAMMI pun menginstruksikan agar seluruh kantor Pengurus Wilayah dan Penguru Daerah KAMMI untuk dijadikan sebagai Posko Pemantau Pemilu.
“Seluruh kader KAMMI untuk aktif sebagai pemantau pemilu dan melaporkan setiap kecurangan pemilu kepada pihak terkait supaya bisa ditindak,” ujarnya.
Terakhir, KAMMi mendesak kedua pasang capres-cawapres dan seluruh tim suksesnya untuk menghadirkan gagasan berbobot dan solutif untuk persoalan bangsa.*
