Hidayatullah.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didesak agar menghapus 17,5 juta data pemilih yang diduga invalid agar tidak terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019 mendatang.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah melaporkan sebanyak 17,5 juta suara yang diduga invalid tersebut kepada KPU RI.
“Kami desak KPU untuk hapuskan data itu karena data ganda,” pinta Politisi Partai Gerindra, Adhyaksa Dault, dalam acara “Sarasehan Akal Sehat” di GOR Bulungan, Jakarta, Senin (01/04/2019).
Adhyaksa menjelaskan, dalam 17,5 juta itu banyak kejanggalan karena dalam satu Kartu Keluarga (KK) ditemukan nama orang tidak wajar jumlahnya.
Ia mengatakan, kalau 17,5 juta itu tidak dihapuskan, maka pihaknya akan mengambil sikap yaitu protes kepada penyelenggara Pemilu, “karena ada wasit yang ikut bermain. Harus jaga netralitas ke depan,” ujarnya.
Gerindra juga menyoroti sistem Teknologi Informasi (IT) di KPU yang dinilai kurang dalam pengamanannya, sehingga wajar apabila Amien Rais meminta adanya digital forensik IT KPU.
Adhyaksa pun mengajak seluruh pendukung paslon capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi agar menjaga TPS, formulir C1 dan C7 karena kalau tidak maka dikhawatirkan suara akan hilang.
“Brazil pada empat bulan lalu melaksanakan Pilpres menggunakan sistem sendiri, kita tidak ada itu,” sebutnya kutip INI-Net semalam.
Pada acara itu, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen mengatakan masih tingginya angka masyarakat yang belum menentukan pilihannya berdasarkan hasil survei, sebab mereka masih takut untuk memilih.
Ferdinand menilai, masyarakat yang takut mengungkapkan pilihannya tersebut adalah pemilih Prabowo-Sandi sehingga di atas kertas kandidat nomor urut 02 itu sudah menang.
“Ketika masyarakat takut katakan pilihannya maka ‘undicided voters’ karena mereka takut katakan pilihannya dan kami semakin yakin bahwa kita sudah menang. Ini harus dijaga dan dirawat,” sebutnya.
I apun mengajak para pendukung Prabowo-Sandi agar menjadi juru bicara di masyarakat, serta menyampaikan visi-misi dan program Prabowo-Sandi ketika memimpin Indonesia lima tahun ke depan.*
