Hidayatullah.com– Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada stasiun televisi nasional swasta Metro TV.
Penjatuhan sanksi teguran tersebut diambil pada rapat pleno yang dihadiri 7 komisioner KPID DKI Jakarta, Selasa (09/04/2019). Sementara surat teguran tertulis itu telah disampaikan kepada Direktur Utama Metro TV, Rabu (10/04/2019).
Teguran ini diberikan pasalnya, hingga pada 9 April 2019, pemberitaan Metro TV soal kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019 masih belum sesuai dengan prinsip keberimbangan, keadilan, dan proporsionalitas.
Metro TV lebih banyak memberitakan kegiatan kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin.
Padahal, ada dua paslon capres-cawapres pada Pilpres 2019, selain 01, juga paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Baca Juga
“Secara keseluruhan presentase pemberitaan kegiatan kampanye Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin adalah 86%. Sedangkan pemberitaan mengenai kegiatan kampanye pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno hanya 14%. Presentase pemberitaan itu tidak jauh berbeda dengan hasil temuan KPID DKI Jakarta pada periode pemantauan dari bulan Februari – Maret 2019,” jelas KPID DKI dalam siaran persnya di Jakarta diterima hidayatullah.com, Jumat (12/04/2019).
Baca: Dinilai Beritakan Hoax, BPN akan Laporkan MetroTV ke Dewan Pers
Sebelumnya, pada 11 Maret 2019, KPID Provinsi DKI Jakarta memanggil pihak Metro TV untuk dimintai klarifikasi terkait pemberitaan tidak berimbang dan tidak proporsionalitas mengenai kegiatan kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kepada KPID DKI Jakarta, pihak Metro TV yang hadir waktu itu mengakui adanya hambatan dalam menyajikan pemberitaan yang berimbang.
Misalnya, Metro TV mengaku adanya resistensi atau pelarangan dari tim kampanye pasangan calon 02 terhadap kru Metro TV yang melakukan peliputan di lapangan. Selain itu, pihak Metro TV juga mengakui sering ditolak jika mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 02 untuk wawancara di studio atau sebagai narasumber.
Dalam forum klarifikasi tanggal 11 Maret 2019, KPID Provinsi DKI Jakarta meminta agar pihak Metro TV mengubah kebijakan redaksionalnya untuk menyajikan pemberitaan yang berimbang dan memberikan hak yang sama kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengikuti Pilpres 2019.
Pihak Metro TV berjanji akan memenuhi permintaan tersebut dan berkomitmen akan menyajikan pemberitaan yang berimbang, terutama pada saat kampanye terbuka dimulai pada 24 Maret 2019. Namun, berdasarkan pemantauan yang dilakukan Tim KPID Provinsi DKI Jakarta, komitmen tersebut tidak dipenuhi.
Baca: Senator DKI: Editorial Media Indonesia di Metro TV soal Intoleransi Salah Kaprah
Pemberian sanksi teguran tertulis kepada Metro TV dilakukan dengan sejumlah dasar.
Yaitu, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:
“Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.” (Pasal 36 ayat 4)
“Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab.” (Pasal 5 huruf i).
“Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.” (Pasal 8 ayat 3 huruf d tentang tugas dan kewajiban KPI).
“Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.” (Pasal 8 ayat 2, huruf d).
Kemudian, Pedoman Perilaku Penyiaran:
“Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah dan cabul.” (Pasal 22 ayat 2).
“Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum/dan atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.” (Pasal 50 ayat 2).
Serta, Standar Program Siaran:
“Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip sebagai berikut: “akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.” (pasal 40 ayat a).
“Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum/dan atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.” (Pasal 71 ayat 2).
“Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhi sanksi administratif oleh KPI.” (pasal 75 ayat 1).
“Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa: a. teguran tertulis.” (Pasal 75 ayat 2, huruf a).
Atas sanksi terguran tertulis itu, KPID Provinsi DKI Jakarta meminta agar Metro TV melakukan perbaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.*
