Hidayatullah.com– Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Surabaya didukung penuh untuk tetap istiqamah dalam kebijakannya dan tidak terpengaruh oleh tekanan oknum apapun dalam menutup kompleks lokalisasi Dolly dan pelacuran lainnya.
Di samping itu, kondisi perekonomian warga eks lokalisasi yang dirasakan sudah kondisi juga diharapkan terus mendapatkan perhatian dan pendampingan dari pemerintah setempat.
“Kami mengimbau kepada pemerintah dan elemen terkait untuk melanjutkan program pemberdayaan, pemulihan, dan percepatan ekonomi,” ujar Ketua Ikatan Da’i Eks Area Lokalisasi (IDEAL) MUI Provinsi Jawa Timur Hj Mutimmah Faidah di Surabaya dalam rilisnya diterima hidayatullah.com kemarin.
Baca: ‘(Eks) Dolly Saat Ini Telah Menyelamatkan Nasib Generasi Bangsa’
Di samping itu, aparat didesak untuk siaga memantau kondisi eks lokalisasi dan bertindak tegas kepada pihak yang terlibat dalam pemanfaatan lahan tidak sesuai fungsi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sedangkan kepada warga eks Dolly dan lokalisasi lainnya, diimbau untuk tidak tergoda atau terbujuk atau terprovokasi oleh oknum yang berupaya membangkitkan prostitusi dengan cara membuka rumah musik, karaoke, dan sejenisnya.
Baca: Pemkot Surabaya Digugat, Warga: Penutupan Dolly Harga Mati
“Kami mengimbau kepada oknum yang berupaya menghidupkan kembali prostitusi untuk mengubah pola hidup dengan mencari pekerjaan halal untuk hidup sejahtera dan penuh berkah dan bahu-membahu dengan warga lainnya menciptakan suasana damai dan sejahtera di Dolly dan lokalisasi lainnya,” ujar Mutimmah Faidah.
IDEAL MUI Jatim pun menekankan, akan terus melakukan perjuangan melawan gerakan oknum yang mencoba menghidupkan kembali lokalisasi Dolly dan lokalisasi lainnya di Surabaya dan
Jatim.
“Kami tidak akan membiarkan kemaksiatan dalam bentuk prostitusi, baik yang terang-terangan maupun terselubung dan berkomitmen untuk mengawal program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membersihkan asusila menuju ‘Jawa Timur Makmur Berakhlak Mulia’,” ungkapnya.
Baca: Berbagai Elemen Warga Tolak Lokalisasi Dolly dan Jarak Dibangkitkan
Segenda sepenarian, Sekjen Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim, M Yunus, memaparkan, Jatim merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap gerakan membangun akhlak bangsa, sebagaimana arah pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
“Selaras dengan itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul memiliki visi ‘Membangun Jawa Timur Makmur Berahlak Mulia…’.
Implementasinya sangat jelas bahwa tempat yang menjadi sarang terjadinya kerusakan moral dan akhlak masyarakat mendapat prioritas utama untuk dilakukan proses penutupan. Di antaranya adalah 47 titik lokalisasi dan tempat perzinaan yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Termasuk di antaranya adalah lokalisasi Jarak dan Dolly di Surabaya,” ungkapnya.
Selama rentang waktu 5 tahun, mulai 2010 sampai 2015, Pemprov Jatim bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur beserta GUIB Jatim dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk di antaranya ormas Islam, pesantren, majelis taklim, takmir masjid, karang taruna, kepolisian dan TNI, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat yang tinggal di lokalisasi, bahu membahu melakukan proses penutupan lokalisasi dan tempat perzinaan di Tim.
“(Itu dilakukan) secara bertahap tanpa relokasi dengan pendekatan integratif – holistik – humanistik – persuasif dan solutif membuahkan hasil maksimal, 47 titik lokalisasi di Jawa Timur dengan baik dan sukses,” paparnya di Surabaya kepada hidayatullah.com, Senin (03/09/2018).*
Baca: PN Surabaya Tolak Gugatan Terhadap Penutupan Lokalisasi Dolly
